by
Tag: DPR RI
-
Revisi UU Migas Jadi Utang DPR
Jakarta, Petrominer – Komisi VII DPR RI menyebutkan bahwa upaya Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi minyak dan gas bumi (migas) belum berimbas pada peningkatan investasi dan kinerja sektor hulu migas. Malahan, kinerja investasi hulu migas berbanding terbalik dengan investasi di sektor lainnya. Menurut Wakil Ketua Komisi VII, Satya W Yudha, secara umum memang sudah ada…
-
Pemerintah Tidak Cermat, Kenaikan Harga Minyak Ancam APBN 2018
Jakarta, Petrominer – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi sudah tidak bisa dihindari lagi oleh para produsen BBM di dalam negeri. Ini merupakan konsekuensi logis dari naiknya harga minyak secara global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar, menyatakan kondisi…
by
-
DPR Yakin PGN Bisa Berperan Lebih Luas
Jakarta, Petrominer – Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI memastikan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memiliki kemampuan untuk menjalankan penugasan dari Pemerintah. Terutama untuk mencapai Indonesia yang berdaulat dan mandiri di bidang energi. Hal itu disampaikan Ketua Panja Migas Komisi VII, Herman Khaeron dalam kunjungan kerja Panja Migas ke kantor Pusat…
by
-
Laba Anjlok 87,64 Persen, DPR Panggil PGN
Jakarta, Petrominer – Komisi VI DPR RI berencana memanggil Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN). Pemanggilan ini terkait erat dengan anjloknya laba bersih BUMN tersebut selama lima tahun terakhir, yang mencapai 87,64 persen. “Saya akan sampaikan kepada pimpinan tentang rencana pemanggilan terhadap PGN ini. Setidaknya setelah reses dua minggu, yang dimulai 16 Pebruari…
by
-
DMO Batubara Jangan Bebani Konsumen Listrik
Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi’ Munawar, minta Pemerintah untuk lebih bijak dalam menetapkan patokan harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri (domestik market obligation/DMO). Dengan begitu, harga batubara untuk pembangkit listrik itu nantinya tidak memberatkan konsumen akhir (end user). Saat ini, Pemerintah dan industri sedang melakukan pembicaraan intensif terkait patokan harga batubara…
by
-
Ditunggu, Strategi Jitu Pemerintah Sikapi Kenaikan Harga Minyak
Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi’ Munawar mengingatkan Pemerintah agar melakukan antisipasi terhadap tren kenaikan harga minyak dunia yang fluktuatif di kisaran US$ 60 per barel dalam tiga bulan terakhir. Pasalnya, kenaikan harga tersebut berpotensi menaikan besaran subsidi energi. “Tren kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi mendorong pembengkakan subsidi energi nasional. Hal…
by
-
DPR Segera Rancang UU EBT
Jakarta, Petrominer – Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) membutuhkan komitmen menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan, baik swasta, maupun pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka kerja hukum (legal framework) yang mengikat. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk merancang undang-undang terkait pengembangan EBT. “Selama ini, belum ada pengaturan spesifik terkait pengembangan EBT, hanya berpegangan…
by
-
Jonan: Penyederhanaan Golongan Pelanggan Adalah Aksi Korporasi
Jakarta, Petrominer – Memberi keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Setidaknya itulah salah satu alasan di balik rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik yang sedang digodok PT PLN (Persero). Meski masih digodok aturan mainnya bersama Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun…
by
-
Pembahasan RUU Migas Harus Ada Batas Waktunya
Jakarta, Petrominer – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta DPR RI membuat batasan waktu sebagai patokan dalam pembahasan revisi Undang-Undang No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Dengan begitu, tidak berlarut-larut pembahasannya dan bisa segera tuntas. Permintaan tersebut disampaikan karena keprihatinan KAMMI terhadap kondisi hulu migas nasional yang kian memprihatinkan, dengan ditandai menurunnya jumlah…
by
-
Pansus Energi Diperlukan untuk Perbaiki Tata Kelola Migas
Jakarta, Petrominer – Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertamia kepada DPR RI dinilai keliru. Beberapa pihak justru mengusulkan dibentuknya Pansus Energi, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi terkait tata kelola minyak dan gas bumi (migas). “Pansus ini ditujukan kepada Pemerintah. Melalui Pansus, DPR bisa bertanya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai langkah-langkah perbaikan…
by
