Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi' Munawar

Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi’ Munawar, minta Pemerintah untuk lebih bijak dalam menetapkan patokan harga batubara untuk kebutuhan dalam negeri (domestik market obligation/DMO). Dengan begitu, harga batubara untuk pembangkit listrik itu nantinya tidak memberatkan konsumen akhir (end user).

Saat ini, Pemerintah dan industri sedang melakukan pembicaraan intensif terkait patokan harga batubara DMO bagi pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Dipastikan ada disparitas harga jika Pemerintah dan industri menyesuaikan harga tersebut dengan apa yang terjadi di pasar global. Ini tentunya akan mempengaruhi biaya untuk pembangkit dan akhirnya juga akan mempengaruhi tarif listrik.

“Tarif listrik Indonesia dengan harga batubara yang berlaku saat ini cukup kompetitif. Dipastikan ada disparitas harga jika pemerintah dan industri menyesuaikan harga tersebut dengan apa yang terjadi di pasar global. Tentu perlu mekanisme yang lebih bijak untuk menghindari biaya pokok penjualan (BPP) yang berpotensi membebani konsumen akhir,” ujar Rofi’ dalam pernyataan tertulis yang diterima Petrominer, Selasa malam (6/2).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga minta agar konflik harga yang terjadi antara PLN, Pemerintah dan industri terhadap harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar harus segera diselesaikan dengan cermat. Jika berlarut-larut, dikhawatirkan bisa mengganggu pasokan listrik nasional.

“Kami ingatkan Pemerintah untuk konsisten menjaga tarif listrik tidak naik agar daya beli masyarakat tidak menurun dan industri dalam negeri juga bisa berjalan dengan baik. Apalagi Pemerintah telah berkomitmen bahwa tarif listrik tidak naik hingga Maret 2018,” tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur ini mendorong Pemerintah untuk menentukan formula penerapan tarif listrik yang menunjang stabilitas harga listrik. Memasukkan harga komoditas berdasarkan harga internasional dalam formula adalah langkah yang cukup beresiko karena volatilitasnya yang cukup tinggi dan tidak bisa diintervensi oleh Pemerintah.

“Di sisi lain, keberlanjutan industri terkait (dalam hal ini batubara) juga harus diperhatikan. Penetapan harga nasional di bawah harga internasional dirasa masih jadi opsi terbaik mengingat industri batubara sudah mengalami untung besar akibat kenaikan HBA, dan pos pemanfaatan dalam negeri yang hanya 25 persen,” jelas Rofi’.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong Pemerintah untuk terus melakukan diversifikasi energi ke arah energi baru terbarukan (EBT). Meski belum mencapai targert, kontribusi EBT terutama air, panasbumi, dan bioenergi pada pembangkit listrik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun sayang, per 2017 penggunaan EBT baru menyumbang 11 persen dari total konsumsi energi primer nasional.

“Dengan kondisi harga komoditas batubara yang volatile, percepatan pertumbuhan EBT mutlak diperlukan,” paparnya.

Sebagai informasi, kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, kebutuhan mencapai 84,8 juta MT, tahun 2017 sebesar 85 juta MT, tahun 2018 diperkirakan sebesar 89 juta MT.

Hingga tahun 2026, kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 153 juta MT. Konsumen utamanya adalah PLN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here