by
Tag: DPR RI
-

Ditunggu, Strategi Jitu Pemerintah Sikapi Kenaikan Harga Minyak
Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi’ Munawar mengingatkan Pemerintah agar melakukan antisipasi terhadap tren kenaikan harga minyak dunia yang fluktuatif di kisaran US$ 60 per barel dalam tiga bulan terakhir. Pasalnya, kenaikan harga tersebut berpotensi menaikan besaran subsidi energi. “Tren kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi mendorong pembengkakan subsidi energi nasional. Hal…
-

DPR Segera Rancang UU EBT
Jakarta, Petrominer – Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) membutuhkan komitmen menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan, baik swasta, maupun pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka kerja hukum (legal framework) yang mengikat. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk merancang undang-undang terkait pengembangan EBT. “Selama ini, belum ada pengaturan spesifik terkait pengembangan EBT, hanya berpegangan…
by
-

Pembahasan RUU Migas Harus Ada Batas Waktunya
Jakarta, Petrominer – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta DPR RI membuat batasan waktu sebagai patokan dalam pembahasan revisi Undang-Undang No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Dengan begitu, tidak berlarut-larut pembahasannya dan bisa segera tuntas. Permintaan tersebut disampaikan karena keprihatinan KAMMI terhadap kondisi hulu migas nasional yang kian memprihatinkan, dengan ditandai menurunnya jumlah…
by
-

Pansus Energi Diperlukan untuk Perbaiki Tata Kelola Migas
Jakarta, Petrominer – Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertamia kepada DPR RI dinilai keliru. Beberapa pihak justru mengusulkan dibentuknya Pansus Energi, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi terkait tata kelola minyak dan gas bumi (migas). “Pansus ini ditujukan kepada Pemerintah. Melalui Pansus, DPR bisa bertanya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai langkah-langkah perbaikan…
by
-

Tarif Listrik Dipukul Rata, Pasti Memberatkan
Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar, mengkritik rencana Pemerintah dan PT PLN (Persero) yang akan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (R-1) dari daftar golongan pelanggan tariff adjustment (non-subsidi). Anggota Fraksi PKS ini menilai kebijakan tersebut dipastikan akan memberatkan sebagian besar konsumen rumah tangga. “Penyeragaman tarif dilakukan bersamaan dengan kenaikan…
by
-

Pemerintah Diminta Antisipasi Kenaikan Harga Minyak
Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi Energi DPR RI, Rofi Munawar, minta Pemerintah melakukan mitigasi dan antisipasi kenaikan harga minyak dunia. Pasalnya, belakangan ini, harga minyak menunjukkan tren naik. “Saat ini, sudah mencapai US$ 65 per barel. Jika kenaikan ini terus terjadi dalam jangka panjang tentu saja akan mempengaruhi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2018 yang…
by
-

Dorong EBT, DPR Minta Gorontalo Selesaikan RUED
Gorontalo, Petrominer – Komisi VII DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menyelesaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Terlebih berdasarkan laporan Dewan Energi Nasional (DEN), Provinsi Gorontalo merupakan satu dari sembilan provinsi yang belum menyusun RUED. “Provinsi Gorontalo harus segera menyelesaikan RUED Provinsi agar dapat selaras dengan kebijakan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Apalagi,…
by
-

3 Tahun Pemerintahan Jokowi: Kedaulatan Energi Masih Jauh
Jakarta, Petrominer – Sejumlah catatan di sektor energi masih menghiasi tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Kedaulatan energi dinilai masih jauh dari harapan. Untuk itu, Pemerintah diingatkan agar lebih serius dalam mencapai target yang telat ditetapkan. Menurut anggota DPR RI Rofi Munawar, selama tiga tahun ini kebutuhan energi nasional semakin besar. Namun kondisi…
by
-

Freeport Harus Tunduk Hasil Renegosiasi
Jakarta, Petrominer – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, menyambut positif hasil kesepakatan renegosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, yang harus ditekankan adalah bagaimana kesepakatan-kesepakatan penting tersebut dilaksanakan secara konsisten. “Kita mengapresiasi hasil kesepakatan itu. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi tersebut. Kini saatnya…
by








