Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo.

Jakarta, Petrominer – Komisi VI DPR RI berencana memanggil Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN). Pemanggilan ini terkait erat dengan anjloknya laba bersih BUMN tersebut selama lima tahun terakhir, yang mencapai 87,64 persen.

“Saya akan sampaikan kepada pimpinan tentang rencana pemanggilan terhadap PGN ini. Setidaknya setelah reses dua minggu, yang dimulai 16 Pebruari 2018,” kata anggota Komisi VI, Sartono Hutomo, Senin (16/2).

Dalam rapat kerja nanti, lanjut Sartono, secara otomatis PGN akan menyampaikan laporan kinerja mereka selama beberapa tahun terakhir. Dan kesempatan itu pula, Komisi VI akan menanyakan tentang penurunan laba bersih yang dinilai sangat tajam.

Dalam waktu lima tahun terakhir, laba bersih PGN memang terus anjlok. Jika pada tahun 2012, BUMN itu meraup US$ 890 juta, maka pada tahun 2013 turun menjadi US$ 804 juta. Pada 2014-2016, laba bersih PGN pun selalu tergerus, dari US$ 711 juta, US$ 401 juta, hingga menjadi US$ 304 juta. Sedangkan pada tahun 2017, diperkirakan hanya mencapai US$ 110 juta.

Kinerja buruk PGN ini seperti berbanding terbalik dengan anak perusahaan Pertamina yang bergerak pada sektor yang sama, PT Pertamina Gas (Pertagas). Selama periode 2012-2017, laba bersih Pertagas relatif stabil.

Dalam kurun waktu tersebut, laba bersih Pertagas meningkat 16,67 persen, yakni US$ 120 juta pada tahun 2012 dan US$ 140 juta pada 2017. Bahkan pada tahun 2018, laba bersih Pertagas diperkirakan sudah bisa melampaui PGN.

Terkait penurunan laba bersih PGN tersebut, Komisi VI juga akan memanggil Menteri BUMN Rini Sumarno. Karena seharusnya, Kementerian BUMN yang melakukan pengawalan dan supervisi terhadap BUMN agar tetap sehat.

“Ini yang juga belum detail kita peroleh dari Kementerian BUMN, mengapa sampai bisa menurun sekali kinerja PGN,” jelas Sartono.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik senior Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit. Dia pun menyoroti kinerja PGN yang buruk. Terlebih, dalam rencana Holding BUMN Migas, justru PGN yang akan mengakuisisi Pertagas, yang jauh lebih sehat.

Arbi menengarai adanya kekuatan politik di balik rencana akuisisi tersebut. Terlebih, momentum dilakukan saat menjelang pesta demokrasi. “Saya curiga ada masalah kroni di usaha gas tersebut. Kroni-kroni orang pemerintah atau partai pemerintah, apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu). Akuisisi dipakai agar bisa mengambil uang dari Pertagas untuk Pemilu,” kata Arbi.

Dia menambahkan, bahwa selingkuh-selingkuh perusahaan negara memang sering terjadi menjelang Pemilu. Dana tersebut dipergunakan untuk mendukung politik, yang memang luar biasa besar.

“Ini mirip dengan rencana pemotongan gaji 2,5 persen gaji PNS untuk zakat. Padahal, pengumpulan zakat akan menghasilkan uang yang sangat banyak menjelang Pemilu, triliunan rupiah,” ujar Arbi.

Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Sumarno selalu berpegang pada teori. Yaitu, bahwa dengan modal besar, maka perusahaan akan kuat bersaing sehingga akan bisa menambah pemasukan bagi negara.

“Namun yang jadi masalah, karena untuk memperbesar modal itu, justru PGN yang sakit yang akan mengakuisisi Pertagas. Mestinya, kalau ingin efisien, bubarkan saja PGN agar tidak membebani keuangan negara,” tegas Arbi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here