Jakarta, Petrominer – Memberi keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Setidaknya itulah salah satu alasan di balik rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik yang sedang digodok PT PLN (Persero).

Meski masih digodok aturan mainnya bersama Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun rencana itu murni sebagai aksi korporasi PLN semata. Sementara Kementerian ESDM hanya bertindak sebagai regulator semata.

Dengan penyederhanaan golongan pelanggan ini, PLN berharap tenaga listrik bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah dalam bidang kelistrikan, yakni menaikkan kapasitas listrik dan pemerataan layanan listrik.

Seperti diketahui, Pemerintah sedang menjalankan program percepatan pembangunan pembangkit listrik, yang dikenal dengan Program 35.000 megawatt (MW). Tentunya, program pembangunan ini didukung oleh PLN dan juga para IPP (Independent Power Plant).

Tambahan kapasitas 35.000 MW tersebut tidak hanya diprioritaskan kepada industri maupun badan usaha saja atau kegiatan bisnis, namun juga diprioritaskan kepada masyarakat, terutama yang belum ada pelayanan listrik. Target lainnya adalah masyarakat yang sudah jadi pelanggan tapi kapasitasnya kurangnya.

Menteri Ignasius Jonan pun telah menegaskan bahwa rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik merupakan aksi korporasi PLN. Itu dilakukan semata-mata untuk memberi keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi ini sebenarnya adalah lebih kepada corporate action, jadi upaya korporasi PLN, bukan merupakan upaya kami sebagai regulator,” ujar Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada 5 Desember 2017. Rapat kerja tersebut salah satunya membahas rencana program penyederhanaan golongan pelanggan listrik.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa penyederhanaan golongan pelanggan sebagai aksi korporasi PLN agar pelanggan rumah tangga dapat menikmati tambahan kapasitas listrik sesuai kebutuhan. Upaya penyederhanaan golongan tarif pelanggan listrik tersebut adalah semata-mata memberi keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

“Tambahan kapasitas 35.000 MW tidak hanya diprioritaskan kepada industri maupun badan usaha saja atau kegiatan bisnis, namun juga diprioritaskan kepada masyarakat, terutama yang belum ada pelayanan listrik. Yang kedua adalah pada masyarakat yang sudah jadi pelanggan tapi kapasitasnya kurang,” jelas Jonan.

Selain penyederhanaan golongan pelanggan, PLN juga mengusulkan tidak ada penambahan biaya untuk tambah daya. Tarif pun tidak akan berubah dan abonemen tetap mengikuti tarif golongan 1.300 VA. Program ini tentunya bersifat sukarela. Apalagi, pengguna listrik rumah tangga terbanyak berada pada golongan 1.300 VA, dengan kisaran 9,7 juta pelanggan.

Kebijakan tersebut, ujar Jonan, belum dijalankan dan masih dalam tahap kajian serta mendengarkan pendapat masyarakat. Program ini rencananya akan dilaksanakan setelah masyarakat siap untuk menerimanya.

“Ini belum dijalankan, masih market survey, masih bertanya kepada masyarakat setuju atau tidak, dan juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu (Komisi VII DPR RI), dan ini tidak berlaku bagi pelanggan daya listrik pelanggan yang masih bersubsidi, yakni pelanggan 450 VA dan 900 VA yang masih disubsidi, jumlahnya kira-kira 30 juta pelanggan,” jelasnya kepada para anggota Dewan.

Menurut Jonan, Pemerintah secara keseluruhan telah memberi arahan kepada PLN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga telah menyampaikan kepada PLN agar ide untuk tambah daya gratis ini dilakukan ketika akses listrik telah merata di seluruh Indonesia.

Menanggapi penjelasan Menteri ESDM, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan bahwa rencana kebijakan ini adalah konsep yang bagus. Dalam kesempatan itu, Gus Irawan juga menyampaikan apresiasinya atas rencana tersebut.

“Konsep ini bagus, kami memberikan apresiasi, saya sendiri memberikan apresiasi, tetapi apakah hal-hal yang terkait dengan kenaikan daya yang kemudian disebut dengan penyederhanaan golongan ini juga sesederhana terhadap instalasi di rumah masing-masing, apakah pemerintah dalam hal ini PLN menjamin terhadap perubahan peningkatan daya terhadap instalasi yang terpasang di masing-masing rumah tangga,” tegasnya.

Di akhir Rapat Kerja, Kementerian ESDM bersama Komisi VII sepakat untuk melakukan kajian menyeluruh dan sosialisasi terkait rencana kebijakan penyederhanaan tarif listrik dan tambah daya listrik gratis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here