
Jakarta, Petrominer – Pemerintah telah memberikan persetujuan perpanjangan 20 tahun untuk Kontrak Kerja Sama (KKS) Tangguh kepada bp sebagai operator. Perpanjangan kontrak ini diberikan dalam rangka mendukung pengembangan Tangguh yang berkelanjutan untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.
KKS Tangguh yang terdiri atas KKS Berau, Muturi dan Wiriagar seharusnya akan berakhir di tahun 2035. Namun telah diperpanjang hingga tahun 2055.
Perpanjangan KKS Tangguh ditandatangani, Jum’at (23/12). Kontrak perpanjangan tersebut ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, dan bp Regional President Asia Pacific Kathy Wu, beserta perwakilan dari para mitra Tangguh, serta disaksikan oleh bp Executive Vice President Gas & Low Carbon Energy, Anja-Isabel Dotzenrath.
Dalam arahannya, Arifin menyampaikan pentingnya peranan gas di dalam masa transisi energi untuk target net zero tahun 2060. Menteri ESDM juga menyampaikan ucapan selamat kepada bp serta harapan agar penandatanganan ini menjadi momen penting bp dalam mendukung bisnis gas di Indonesia.
“Terima kasih kepada bp yang telah memberikan komitmen untuk menjadi partner Indonesia. Pemerintah juga telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pengembangan hulu migas Indonesia. Kami disini untuk mendukung kalian, mari kita berkerja sama dengan baik,” ujar Arifin.
Dia pun berharap agar bp dapat segera melangsungkan selebrasi berikutnya, yaitu penyelesaian Proyek Tangguh Train 3.
Pada kesempatan yang sama, Dwi Soetjipto mengatakan perpanjangan KKS Tangguh tidak hanya memberikan kepastian investasi bagi upaya peningkatan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
“Perpanjangan Tangguh akan mendatangkan investasi baru sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar US$ 4.6 miliar atau setara dengan Rp 66,7 triliun. Untuk penerimaan negara di tahun 2035 sampai akhir masa kontrak, diperkirakan sekitar US$ 5,5 miliar atau setara dengan Rp 79,75 triliun, serta dampak positif berupa kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah maupun dampak berganda lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menyampaikan perpanjangan Tangguh juga menunjukkan komitmen Pemerintah untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian terhadap investasi yang telah ditanamkan di Indonesia.
bp Executive Vice President Gas & Low Carbon Energy, Anja-Isabel Dotzenrath, mengatakan perpanjangan ini mencerminkan komitmen jangka panjang bp terhadap Indonesia. Hal ini memberikan bp kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan luar biasa yang telah dilakukan selama ini di Indonesia bersama dengan para mitra dan dengan dukungan kuat dari Pemerintah, untuk menghasilkan gas alam dari Tangguh secara handal dan aman untuk Indonesia dan pasar-pasar lainnya.
“Perpanjangan ini membantu membuka peluang-peluang baru bagi masa depan Tangguh,” ungkapnya.