Dr. Kurtubi.

Jakarta, Petrominer – Pengamat energi dan pertambangan, Kurtubi, mengingatkan para pejabat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk tidak gegabah dalam memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Alasannya, perubahan kepemilikan atas konsesi suatu area pertambangan harus ada persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Konsesi/IUP.

“Pemindahtanganan atau jual beli Konsesi/IUP yang sering kali terjadi dewasa ini merupakan salah satu kelemahan dari Sistem Konsesi (IUP) yang diadopsi pemerintah saat ini. Selain itu, masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya seperti pihak/lembaga yang diberi wewenang mengeluarkan konsesi/IUP sering berubah-ubah dari Bupati ke Gubernur dan kemudian kembali ke Kementerian ESDM,” ungkap Kurtubi, Jum’at (23/12),

Menurutnya, ada banyak kelemahan dari sistem konsesi. Di antaranya, pihak yang diberi wewenang mengeluarkan Konsesi/IUP seringkali menjadikan wewenangnya itu sebagai sumber untuk memperoleh cuan. Akibatnya, IUP untuk suatu wilayah pertambangan bisa saling tumpang tindih karena IUP yang dikeluarkan lebih dari satu.

“Kelemahan lainnya adalah pemegang Konsesi/IUP terlalu mudah untuk memperjualbelikan IUP-nya. Bahkan IUP yang baru diterima dari Bupati/Gubernur/ ESDM seringkali sudah diperjualbelikan kepada investor yang memang benar-benar punya dana/modal,” ujar alumnus Colorado School of Mines, Insitut Francaise du Petrole dan Universitas Indonesia ini.

Kelemahan fatal dari sistem Konsesi/IUP baik berdasarkan UU Minerba No.4/2009 maupun UU No.3/2020 adalah karena Konsesi/IUP dan juga Kontrak Karya (PKP2B) merupakan sistem tata kelola pertambangan era kolonial yang tidak mencerminkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945, di mana harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan sistem konsesi, negara tidak dijamin memperoleh penerimaan yang lebih besar dari keuntungan yang diperoleh perusahaan penambang. Karena di UU Minerba, tidak disebut secara spesifik bahwa kekayaan/aset berupa cadangan minerba yang ada di perut bumi adalah milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Karena itu, pemegang konsesi merasa seolah-olah aset/cadangan minerba yang ada di perut bumi merupakan milik mereka. Cukup dengan membawa laporan geoligi tentang perkiraan cadangan minerba yang ada di wilayah konsesinya ke bank guna memperoleh pinjaman. Padahal cadangan mineral di perut bumi adalah milik negara dan hanya pemiliknya yang berhak mengagunkan ke bank,” ungkap Kurtubi.

Mafia Tambang

Sebelumnya, Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan, menyampaikan adanya praktek mafia tambang melalui PT Aserra Mineralindo Investama (AMI). Modusnya, perusahaan ini telah bertindak sangat sistematis dalam mengambilalih saham CLM dan PT Asia Pacific Mineral Resources (APMR) secara tidak sah dan menyerobot pertambangan nikel CLM.

Diawali dengan ajakan kerjasama AMI kepada CLM melalui kesepakatan AMI setor modal US$ 28,5 juta. Namun baru setor US$ 2 juta, pihak AMI sudah mengklaim kepemilikan yang dilanjutkan dengan penyerobotan lahan tambang.

“Setelah mentransfer dana, meski angkanya jauh di bawah kewajiban, mereka bisa mengubah sendiri akta kerjasama, tanpa melalui mekanisme RUPS, yang notabene illegal, hingga melakukan penyerobotan lahan,” ungkap Helmut.

Dia menuturkan, mafia tambang itu antara lain memanfaatkan celah dari Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, Kementerian Hukum dan HAM, yang memberi kepercayaan kepada pejabat notaris untuk melakukan eksekusi yang tidak dibenarkan secara hukum. Itu sebabnya, pihak CLM meminta perlindungan hukum.

CLM dan APMR telah menjadi korban pengambilalihan saham secara tidak sah dan melawan hukum oleh AMI. Bahkan, pengambilalihan saham tersebut mendapatkan pengakuan/pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkum dan HAM. Padahal, ini melanggar UU Minerba No. 3 tahun 2000 dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Mungkin di lapangan terjadi perkembangan lain berupa pengambilalihan secara paksa dan melanggar hukum terhadap berbagai aset dan properti CLM di wilayah konsesi pertambangan nikelnya di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai manajemen CLM yang baru pimpinan Zainal Abidinsyah Siregar. Ironisnya, peristiwa ini seolah mendapat restu dari Polres Luwu Timur karena aparat polisi tidak berupaya mencegah pengambilalihan tersebut.

Gerombolan penyerobot mengklaim pengambilalihan itu memiliki landasan hukum berupa akuisisi saham CLM, yang sudah mendapatkan restu dari pihak pemerintah melalui Ditjen AHU Kemenkum dan HAM. Namun ironisnya pengesahan ini bertentangan dengan UU Minerba dan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dan kemudian ternyata lagi-lagi terbukti bahwa akuisisi saham CLM dan APMR itu cacat hukum.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyebut kasus yang menimpa CLM dan APMR ini sebagai praktek mafia yang menggunakan pola ‘Hostile Take Over‘. Pola ini berupa upaya paksa mengambil alih saham perseroan tambang dengan proses hukum yang terlihat seolah-olah legal namun sebetulnya ilegal.

Hostile take over biasanya diawali dengan perjanjian kerja sama atau pembelian saham perseroan resmi yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, melalui jaringan/network yang kuat, utamanya di lembaga-lembaga hukum, mereka kemudian mengambil alih paksa saham perusahaan secara murah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here