by
Tag: PWYP Indonesia
-

RUU Minerba: Bailout dan Perlindungan Korporasi oleh Negara
Alih-alih memprioritaskan penyelamatan rakyat di tengah krisis pandemi Covid-19, DPR-Pemerintah justru menyediakan jaminan (bailout) dan memfasilitasi perlindungan bagi korporasi tambang
by
-

Ini Pasal-pasal RUU Minerba Yang Banyak Ditolak
Jakarta, Petrominer – Penolakan sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) bukan tanpa alasan. Apalagi, DPR sudah kerap diingatkan bahwa RUU Minerba ini adalah RUU yang menjadi kontroversi bahkan berkali-kali ditolak oleh publik. Menurut Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), RUU Minerba…
by
-

DPR Diminta Batalkan Pembahasan RUU Minerba
Jakarta, Petrominer – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mendesak DPR RI menunda pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Sebaliknya, DPR justru diminta fokus pada penanganan pendemi Covid-19. Pasalnya, keselamatan rakyat lebih utama ketimbang kepentingan korporasi tambang. Mewakili Koalisi tersebut, Ariyanto Nugroho dari Publish What You…
by
-

Risiko Fiskal dari Volatilitas Minyak Karena Ketegangan AS-Iran
Jakarta, Petrominer – PWYP Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk siap mengantisipasi dampak dari ketegangan antara Amerika Serikat (AS)-Iran bagi stabilitas perekonomian di dalam negeri. Pasalnya, ketegangan kedua negara akan berpengaruh terhadap sentimen pasar harga minyak di dunia. Menurut PWYP Indonesia, konflik geopolitik antara AS-Iran menimbulkan risiko bagi perekonomian pada awal tahun 2020 ini, baik perekonomian global,…
by
-

Saatnya Membuka Data Beneficial Ownership ke Publik
Jakarta, Petrominer – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh beberapa Kementerian tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi. MoU tersebut ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian…
by
-

Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan UU Minerba
Jakarta, Petrominer – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Terutama dalam rencana perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menyebut sejumlah pasal dalam…
by
-

Siap Kawal Putusan EITI Tentang Keterbukaan Data
Salah satu perubahan signifikan tersebut adalah kewajiban seluruh anggota pelaksana EITI untuk membuka data kontrak serta izin migas dan minerba yang baru atau amandemen di tahun 2021.
by
-

PWYP: Debat Pilpres Kurang Greget
“Kami menilai bahwa isu energi dan tata kelola kurang dalam dielaborasi,” ujar Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah.
by









