Tag: PWYP Indonesia

  • Kenaikan Royalti Minerba, Momentum Percepatan Transisi Energi
    , ,

    Kenaikan Royalti Minerba, Momentum Percepatan Transisi Energi

    Kenaikan royalti ini jangan hanya dipandang sebagai tambahan pendapatan negara, tetapi juga harus menjadi momentum perbaikan tata kelola industri ekstraktif dalam mengakselerasi transisi energi

  • 6 Perusahaan Batubara Belum Laporkan Emisi Gas Metana
    , ,

    6 Perusahaan Batubara Belum Laporkan Emisi Gas Metana

    Jakarta, Petrominer – Enam dari 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia belum melaporkan emisi gas metana tambang (coal mine methane/CMM) dari kegiatan produksi mereka. Hal ini berarti dampak lingkungan penambangan batubara belum dihitung secara menyeluruh dan menghilangkan peluang krusial untuk dekarbonisasi, mengingat gas metana memiliki efek pemanasan 30 kali lebih besar dibandingkan CO2. Temuan tersebut…

  • RUU Minerba: Bailout dan Perlindungan Korporasi oleh Negara
    , ,

    RUU Minerba: Bailout dan Perlindungan Korporasi oleh Negara

    Alih-alih memprioritaskan penyelamatan rakyat di tengah krisis pandemi Covid-19, DPR-Pemerintah justru menyediakan jaminan (bailout) dan memfasilitasi perlindungan bagi korporasi tambang

  • Ini Pasal-pasal RUU Minerba Yang Banyak Ditolak
    , ,

    Ini Pasal-pasal RUU Minerba Yang Banyak Ditolak

    Jakarta, Petrominer – Penolakan sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) bukan tanpa alasan. Apalagi, DPR sudah kerap diingatkan bahwa RUU Minerba ini adalah RUU yang menjadi kontroversi bahkan berkali-kali ditolak oleh publik. Menurut Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), RUU Minerba…

  • DPR Diminta Batalkan Pembahasan RUU Minerba
    , ,

    DPR Diminta Batalkan Pembahasan RUU Minerba

    Jakarta, Petrominer – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mendesak DPR RI menunda pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Sebaliknya, DPR justru diminta fokus pada penanganan pendemi Covid-19. Pasalnya, keselamatan rakyat lebih utama ketimbang kepentingan korporasi tambang. Mewakili Koalisi tersebut, Ariyanto Nugroho dari Publish What You…

  • Risiko Fiskal dari Volatilitas Minyak Karena Ketegangan AS-Iran
    , ,

    Risiko Fiskal dari Volatilitas Minyak Karena Ketegangan AS-Iran

    Jakarta, Petrominer – PWYP Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk siap mengantisipasi dampak dari ketegangan antara Amerika Serikat (AS)-Iran bagi stabilitas perekonomian di dalam negeri. Pasalnya, ketegangan kedua negara akan berpengaruh terhadap sentimen pasar harga minyak di dunia. Menurut PWYP Indonesia, konflik geopolitik antara AS-Iran menimbulkan risiko bagi perekonomian pada awal tahun 2020 ini, baik perekonomian global,…

  • Saatnya Membuka Data Beneficial Ownership ke Publik
    , ,

    Saatnya Membuka Data Beneficial Ownership ke Publik

    Jakarta, Petrominer – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh beberapa Kementerian tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi. MoU tersebut ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian…

  • Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan UU Minerba
    , ,

    Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan UU Minerba

    Jakarta, Petrominer – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Terutama dalam rencana perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menyebut sejumlah pasal dalam…

  • Siap Kawal Putusan EITI Tentang Keterbukaan Data
    , , ,

    Siap Kawal Putusan EITI Tentang Keterbukaan Data

    Salah satu perubahan signifikan tersebut adalah kewajiban seluruh anggota pelaksana EITI untuk membuka data kontrak serta izin migas dan minerba yang baru atau amandemen di tahun 2021.

  • PWYP: Debat Pilpres Kurang Greget
    ,

    PWYP: Debat Pilpres Kurang Greget

    “Kami menilai bahwa isu energi dan tata kelola kurang dalam dielaborasi,” ujar Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah.