Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi oleh enam Kementerian di Jakarta, Rabu (3/7).

Jakarta, Petrominer – Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memberikan apresiasi positif atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh beberapa Kementerian tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.

MoU tersebut ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (3/7). Disaksikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini merupakan pelaksanaan rencana aksi pencegahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang salah satu rencana aksinya berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan basis data Beneficial Ownership (BO). MoU ini juga merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/PT).

Menurut Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, penandatanganan MoU ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pencegahan tindak pidana korporasi sudah berada di “jalur yang tepat”. Upaya pemerintah untuk menguatkan basis data beneficial ownership ini patut didukung di tengah tantangan ekonomi dan makin canggihnya aktor perusahaan dalam memanfaatkan struktur korporasi yang kian kompleks.

Tak hanya untuk kepentingan penegakan hukum semata, basis data pemilik manfaat perusahaan yang kuat, akurat dan mudah diakses ini dapat meningkatkan kinerja penerimaan negara dan pajak, serta mencegah resiko kegiatan ekonomi dan pembiayaan seperti pengadaan barang dan jasa, hingga proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Selain itu, keterbukaan BO bagi pihak swasta tentunya dapat meningkatkan kinerja dan ekosistem perekonomian yang fair, kompetitif dan bermutu,” tegas Maryati.

Penerapan keterbukaan BO ini, menurutnya, sejalan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di era keterbukaan dan transparansi, terlebih di dalam ekosistem teknologi informasi dan kegiatan ekonomi global yang lintas negara dan melampaui batas batas jurisdiksi. Apalagi, Indonesia menjadi pionir dalam inisiatif Keterbukaan Pemerintahan – Open Government Partnerhsip (OGP) di tingkat global, sehingga kemajuan ini perlu juga untuk didorong ke negara negara lain melalui kerja sama yang tentunya saling menguntungkan.

Sementara itu, Manajer Advokasi dan Pengembangan Program PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, mengingatkan bahwa penandatanganan MoU ini harus disertai dengan semangat adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Indonesia sebagai salah satu negara pelaksana Extractive Indutries Transparency Initiatives (EITI) juga telah memiliki peta jalan keterbukaan BO di sektor ekstraktif, serta telah diwajibkan untuk mempublikasikan data BO perusahaan minyak bumi dan gas (migas) dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) per tanggal 1 Januari 2020, tahun depan.

Aryanto juga mendesak Pemerintah agar MoU ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret seperti memperbaiki regulasi, sistem dan kelembagaan manajemen data, mekanisme verifikasi data, mekanisme interfacing dan interperiobilitas data antar instansi, mekanisme pertukaran data maupun mekanisme publikasi data tersebut kepada publik. Langkah-langkah ini memiliki momentum yang tepat dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data beberapa hari yang lalu. Basis data BO yang kuat harus disertai dengan upaya yang jelas dan tepat dalam pemanfaatannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here