Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Jakarta, Petrominer – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyebut DPR RI dan Pemerintah sebagai perwakilan kepentingan investor batubara ketimbang mendengarkan aspirasi korban industri pertambangan dan rakyat yang memilihnya. Tunduhan itu dilontarkan menyusul keputusan DPR dan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba).

“Alih-alih memprioritaskan penyelamatan rakyat di tengah krisis pandemi Covid-19, DPR-Pemerintah justru menyediakan jaminan (bailout) dan memfasilitasi perlindungan bagi korporasi tambang,” ujar Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay Indonesia, Selasa (12/5).

Karena itulah, tegas Aryanto, atas nama undang-undang dasar yang menjamin keselamatan rakyat, Presiden Joko Widodo dan DPR RI harus membatalkan rencana pengesahan RUU Minerba di pembicaraan tingkat dua. DPR dan Pemerintah harus fokus menyelamatkan rakyat di tengah wabah virus Corona yang mematikan.

Dalam kesempatan itu, dia mengecam Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba, Bambang Wuryanto, yang menyatakan banjir aspirasi publik yang selama ini diarahkan kepada DPR justru dianggapnya sebagai teror. Padahal faktanya, rapat-rapat yang digelar oleh Panja RUU Minerba selama ini dilakukan melalui sidang-sidang tertutup dan tidak membuka ruang bagi masukan masyarakat.

“Justru sebaliknya, pembahasan yang dilakukan diam-diam, nir-partisipasi dan melanjutkan naskah yang dipenuhi pasal bermasalah adalah teror sesungguhnya oleh Pemerintah dan DPR terhadap warga terdampak di lingkar pertambangan dan industri batubara,” ungkap Aryanto yang berbicara mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia.

Dia pun memaparkan empat hal penting dalam RUU Minerba dan prosesnya.

Pertama, RUU Minerba adalah suatu bailout dari Pemerintah untuk melindungi keselamatan elit korporasi, bukan rakyat dan lingkungan hidup, dengan cara memanfaatkan krisis Covid-19 yang menyebabkan kekosongan ruang aspirasi dan partisipasi publik. Sementara bailout berikutnya tengah disiapkan, misalnya wacana usulan pemotongan tarif royalti yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan.

Kedua, proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba cacat prosedur dan hukum. Pasalnya, proses tersebut melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR, serta mengabaikan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F.

Ketiga, Pasal-pasal dalam draf RUU Minerba yang disahkan di Komisi VII memperlihatkan bagaimana perusahaan diberi kemudahan. Di antaranya:

  1. Perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang yang merupakan fasilitas yang ditunggu-tunggu oleh enam perusahaan raksasa batubara yaitu Kaltim Prima Coal, Arutmin, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Berau Coal dan Adaro yang akan habis masa kontraknya di tahun ini dan tahun depan. Semua perusahaan ini diduga masih ingin terus menikmati kemewahan luas lahan, kemegahan produksi energi maut batu bara dan fasilitas lainnya saat masih berada dalam sirkuit aturan rezim kontrak.
  2. Adanya definisi Wilayah Hukum Pertambangan yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran, bukan hanya di kawasan daratan tetap juga lautan yang bertentangan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Reklamasi dan pasca tambang dimungkinkan untuk tidak dikembalikan sebagaimana rona awal. Termasuk lubang tambang akhir dimungkinkan tidak ditutup seluruhnya.
  4. Batubara dibebaskan dari kewajiban hilirisasi, dan segala insentif fiskal dan non fiskal bagi pertambangan dan industri batu bara. Ini adalah penanda bahwa melalui RUU ini Indonesia akan semakin tersandera oleh kecanduan energi maut batu bara yang merupakan sumber utama krisis iklim dunia.
  5. Dihapusnya pasal 165 tentang sanksi pidana bagi pelanggaran penerbitan izin.
  6. IUP dan IUPK diperbolehkan untuk dipindahtangankan.
  7. Re-sentralisasi kewenangan ke Pemerintah Pusat tanpa mempertimbangan kapasitas Pemerintah Pusat dalam membina dan mengawasi, serta abai terhadap kepentingan Pemerintah Daerah.
  8. Tata ruang ditabrak, di mana Wilayah Pertambangan dijamin tidak akan diubah.

Keempat, sebanyak 90 persen isi dan komposisi RUU ini hanya mengakomodasi kepentingan pelaku industri batu bara. Sementara penambahan, penghapusan dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan pengusahaan perizinan. Di satu sisi, tidak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan.

Isi dan komposisi RUU ini juga tidak berangkat dari evaluasi atas daya rusak operasi pertambangan dan industri minerba selama ini. Alasannya, tidak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah dipenuhi dengan perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, berada di hulu dan daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana.

“RUU ini tidak menyediakan pasal yang memberi ruang hak veto rakyat atau hak mengatakan tidak pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka,” tegas Aryanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here