Ilustrasi ketengan AS-Iran yang kian memuncak menyusul serangan drone AS yang menewaskan seorang Jenderal ternama Iran.

Jakarta, Petrominer – PWYP Indonesia mengingatkan Pemerintah untuk siap mengantisipasi dampak dari ketegangan antara Amerika Serikat (AS)-Iran bagi stabilitas perekonomian di dalam negeri. Pasalnya, ketegangan kedua negara akan berpengaruh terhadap sentimen pasar harga minyak di dunia.

Menurut PWYP Indonesia, konflik geopolitik antara AS-Iran menimbulkan risiko bagi perekonomian pada awal tahun 2020 ini, baik perekonomian global, nasional maupun tingkat daerah. Meningkatnya eskalasi ketegangan hubungan antara kedua negara tersebut bisa berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia.

“Sebagai negara net importir minyak mentah, Indonesia perlu untuk siap mengantisipasi dampak dari ketegangan dua negara produsen minyak ini bagi stabilitas perekonomian di dalam negeri,” ujar Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, Minggu (12/1).

Mengutip data Bloomberg pada 8 Januari 2020, Maryati menyebutkan bahwa harga minyak jenis WTI (West Texas Intermediate) untuk kontrak Pebruari 2020 naik 0,88 persen menjadi US$ 63,25 per barel. Harga minyak jenis Brent untuk kontrak Maret 2020 naik 1,19 persen menjadi US$ 69,08 per barel. Harga minyak WTI bahkan sempat menyentuh level tertinggi sejak April 2019, yakni US$ 65,85. Sementara harga Brent sempat meroket hingga US$ 70,10 per barel, tertinggi sejak pertengahan September 2019.

Dia menegaskan, ketegangan dua negara ini akan mempengaruhi sentimen pasar harga minyak di dunia, termasuk sentimen harga saham emiten-emiten migas di bursa efek. Pasalnya, AS dan Iran merupakan dua negara yang memiliki cadangan signifikan dan sekaligus sebagai produsen minyak dunia.

Jika, ketegangan antara AS dan Iran terus berlangsung, dan harga minyak mentah terus naik, maka Pemerintah harus mempersiapkan diri serta mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk mengelola perekonomian. Ini dilakukan agar terhindar dari dampak negatif resiko volatilitas minyak tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kondisi fiskal migas Indonesia yang terus defisit, karena naiknya impor minyak mentah, BBM serta LPG.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Tahun 2020, subsidi BBM diplot sebesar Rp 19,9 triliun, dengan asumsi harga minyak US$ 63 per barel, dan nilai tukar rupiah Rp 14.400 per US$. Untuk itu, Pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan asumsi makro yang dijadikan indikator dalam APBN seperti ICP dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti US$.

“Perlu dilakukan efisiensi penggunaan BBM dan LPG agar menghemat beban subsidi, meningkatkan kinerja lifting, serta menggalakkan penggunaan energi terbarukan non-fossil guna mengurangi beban impor,” tegasnya.

Meski di sisi lain kenaikan harga minyak ini dapat menaikkan pendapatan negara dan daerah (PNBP Migas) dari penjualan hasil produksi minyak mentah (lifting), namun volatilitasnya juga perlu dikelola dengan baik, khususnya dalam struktur pendapatan dan belanja APBD di daerah-daerah penghasil migas.

Sensitivitas harga minyak terhadap APBN, sebagaimana dinyatakan oleh Pemerintah dalam RAPBN 2020, adalah kenaikan harga minyak mentah sebesar US$ 1 per barel diperkirakan akan berdampak pada kenaikan pendapatan negara antara Rp 3,5-4 triliun. Pendapatan pajak diproyeksikan mengalami kenaikan Rp 0,9–1,4 triliun, dan PNBP meningkat sekitar Rp 2,t triliun. Namun total belanja diperkirakan meningkat antara Rp 3,1–3,8 triliun. Sementara peningkatan belanja pemerintah pusat di angka Rp 1,8–2,4 triliun, serta dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 1,3 -1,3 Triliun.

Menurut Maryati, selama ini penerimaan DBH yang diterima oleh daerah penghasil cenderung tidak stabil karena mengikuti tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Sekalipun presentase pembagiannya telah ditentukan, namun tetap saja belum menciptakan kepastian, terlebih dalam kondisi volatil seperti saat ini.

“Dampak dari ketidakpastian harga minyak tersebut membuat daerah seringkali meleset dalam membuat perhitungan dan perkiraan alokasi anggaran yang berpotensi menghambat efektifitas pembiayaan pembangunan di daerah,” tegasnya.

Tidak hanya itu, selama ini, kebijakan pembangunan daerah kaya minyak masih berorientasi tujuan jangka pendek. Pemerintah daerah menggunakan anggaran besar yang diperoleh pada periode harga minyak tinggi guna pembangunan infrastruktur semata. Sedangkan porsi anggaran pembangunan dengan orientasi jangka panjang, seperti sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, justru sangat minim.

Karena itulah, PWYP Indonesia mendorong daerah-daerah penghasil migas agar membuat perencanaan yang lebih baik dan membelanjakan pendapatan migasnya dengan orientasi jangka panjang bagi peningkatan kualiatas SDM dan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan berkelanjutan. Dengan begitu, berkah migas tidak menyisakan jebakan-jebakan kemiskinan di masa mendatang.

“Belanja modal sosial maupun infrastruktur dapat diarahkan lebih efektif dan efisien serta bersih dari kebocoran dan praktik korupsi, sehingga hasilnya lebih berkelanjutan dan jangka panjang,” ujar Maryati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here