by
Tag: PWYP Indonesia
-
Masukan Pertanyaan untuk Debat Calon Presiden
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyakini tema debat putaran kedua ini sangat strategis, karena menjadi jantung dari ketahanan ekonomi dan pembangunan nasional.
-
PWYP Minta Pemerintah Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
Proses evaluasi RKAB tahunan merupakan momen kritikal dalam menentukan arah dan menempatkan industri pertambangan secara tepat dalam strategi pembangunan nasional.
by
-
Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara
Jakarta, Petrominer – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meminta Pemerintah Indonesia untuk konsisten dengan kebijakan pengendalian produksi batubara, dengan menetapkan batas produksi batubara yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Dengan begitu, Pemerintah tidak bisa disetir oleh kepentingan pengusaha. Sebelumnya, Pemerintah telah berkomitmen membatasi produksi batubara hingga 406 juta ton di tahun 2019. Ini tercantum…
by
-
Pasca Kebakaran Sumur Tua, Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Jakarta, Petrominer – Koalisi masyarakat sipil mendesak Pemerintah untuk melakukan investigasi lebih lanjut guna mencari tahu penyebab utama dan mencari pihak yang perlu bertanggung jawab atas kejadian ledakan dan kebakaran di sumur minyak dan gas bumi (migas) tua di Aceh Timur. Pemerintah juga didesak untuk menertibkan pengeboran liar tersebut, melalui pengawasan dan penegakan hukum secara…
by
-
Negosiasi Freeport: Babak Baru Yang Semu?
Jakarta, Petrominer – Pemerintah diminta merinci lebih lanjut hasil perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Ketentuan kewajiban divestasi dan pembangunan smelter bukanlah hal baru, karena telah tercantum di dalam Kontrak Karya dan persetujuan sebelumnya. Secara umum, Pemerintah dan Freeport McMoran menyatakan telah mencapai kesepakatan dalam hal perubahan bentuk landasan hukum pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya…
by
-
Pemerintah Wajib Batasi dan Turunkan Produksi Batubara
Jakarta, Petrominer — Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dituntut serius mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara di tahun 2019 menjadi 400 juta ton. Pembatasan itu merupakan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). “Jangan sampai RPJMN dan RUEN hanya sekedar jadi dokumen saja…
by
-
DPR Diminta Aktif Awasi Perundingan Freeport
Jakarta, Petrominer — Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didesak untuk berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu, proses dan hasilnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, menegaskan bahwa…
by
-
Pemerintah Diminta Tidak Tunduk Dalam Renegosiasi Freeport
Jakarta, Petrominer — Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dalam proses renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk itu, Pemerintah diminta memegang teguh kedaulatan negara dan tunduk terhadap aturan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Pemerintah Indonesia harus menjaga kewibawaan negara…
by
-
Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!
Jakarta, Petrominer — Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Pemerintah menindak tegas pelaku pertambangan minerba yang tidak mau melunasi kewajiban tunggakan utang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah juga didorong lebih berani membuat special treatment (tindakan khusus) seperti penyusunan daftar hitam (black list) perusahaan dan pencabutan izin usaha serta penegakan hukum. “Kami mendukung Direktorat…
by
