Tag: PKP2B

  • Menteri ESDM Tinjau Penertiban Tambang Ilegal di Murung Raya
    , ,

    Menteri ESDM Tinjau Penertiban Tambang Ilegal di Murung Raya

    Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali lahan seluas 1.699 hektare (ha) yang sebelumnya digunakan sebagai area bukaan tambang oleh PT Asmin Koalindo Tuhup

  • 195 Perusahaan Dapat Good Mining Practices Award 2022
    , , ,

    195 Perusahaan Dapat Good Mining Practices Award 2022

    Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penghargaan kepada 195 perusahaan tambang karena telah melakukan upaya untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Perusahaan tambang tersebut terdiri dari perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta perusahaan jasa pertambangan pemegang…

  • Pendanaan Surut, Pemerintah Harus Evaluasi Perpanjangan PKP2B
    , ,

    Pendanaan Surut, Pemerintah Harus Evaluasi Perpanjangan PKP2B

    Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia didesak untuk segera mengevaluasi total perpanjangan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B). Langkah ini perlu diambil di tengah tren global dalam penghentian pendanaan batubara. Baru-baru ini, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa situasi genting krisis iklim telah memaksa dunia global untuk segera mempercepat transisi energi. Alhasil, lembaga…

  • Ini Pasal-pasal RUU Minerba Yang Banyak Ditolak
    , ,

    Ini Pasal-pasal RUU Minerba Yang Banyak Ditolak

    Jakarta, Petrominer – Penolakan sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) bukan tanpa alasan. Apalagi, DPR sudah kerap diingatkan bahwa RUU Minerba ini adalah RUU yang menjadi kontroversi bahkan berkali-kali ditolak oleh publik. Menurut Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), RUU Minerba…

  • Revisi PP Minerba, Jangan Lupakan Hak Rakyat
    , ,

    Revisi PP Minerba, Jangan Lupakan Hak Rakyat

    Jakarta, Petrominer – Fraksi PKS DPR RI minta Pemerintah agar memperhatikan Undang-Undang dalam merevisi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Isi revisi keenam PP tersebut harus berpihak pada kepentingan rakyat. “PKS akan memantau dinamika pengesahan PP Minerba ini. Beleid ini sangat menentukan arah pengelolaan sumberdaya alam kita ke…

  • PKP2B Otomatis Dapat Perpanjangan Kontrak
    , ,

    PKP2B Otomatis Dapat Perpanjangan Kontrak

    Jakarta, Petrominer – Direktur Jenderal Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, menyatakan bahwa perusahaan batu bara pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bisa mendapatkan perjanjangan masa kontrak selama 20 tahun atau 2 x 10 tahun. “Sepanjang memenuhi ketentuan yang tertuang dalam undang-undang Mineral dan Batubara…

  • Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan UU Minerba
    , ,

    Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan UU Minerba

    Jakarta, Petrominer – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Terutama dalam rencana perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menyebut sejumlah pasal dalam…

  • Ini Capaian Subsektor Minerba 2018
    , , ,

    Ini Capaian Subsektor Minerba 2018

    Perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak. Ditjen Minerba juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan.

  • IRESS: Revisi PP 23/2010 Hanya Untungkan Pengusaha
    , ,

    IRESS: Revisi PP 23/2010 Hanya Untungkan Pengusaha

    Ketentuan dalam revisi tersebut diyakini juga akan merugikan keuangan negara, serta patut diduga sarat dengan tindak KKN.

  • 8 Perusahaan PKP2B Segera Berakhir Kontraknya
    , ,

    8 Perusahaan PKP2B Segera Berakhir Kontraknya

    Setelah revisi terbit, kedelapan perusahaan PKP2B ini bisa segera mengajukan perpanjangan kontrak.