Salah satu lokasi tambang batubara di Indonesia.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia didesak untuk segera mengevaluasi total perpanjangan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B). Langkah ini perlu diambil di tengah tren global dalam penghentian pendanaan batubara.

Baru-baru ini, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa situasi genting krisis iklim telah memaksa dunia global untuk segera mempercepat transisi energi. Alhasil, lembaga finansial global pun mulai menunjukkan tren meninggalkan pendanaan ke sektor energi batubara, baik dari sektor hilir (pembangkit listrik) dan kini mengarah ke sektor hulu tambang batubara.

Juru kampanye Market Forces, Nabilla Gunawan, menyebutkan bahwa Standard Chartered, salah satu bank terbesar di Inggris, telah menyatakan akan berhenti mendanai salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia yang hingga saat ini masih menantikan perpanjangan kontrak PKP2B, yakni PT Adaro Indonesia Tbk.

“Kebijakan ini keluar setelah meningkatnya tekanan publik dari para aktivis lingkungan perihal keterlibatan bank dengan Adaro. Standard Chartered mengonfirmasi hal ini melalui surat elektronik kepada Market Forces,” ungkap Nabila dalam temu media yang diselenggarakan secara daring, Kamis (14/7).

Seperti diketahui, kontrak PKP2B Adaro akan berakhir pada 1 Oktober 2022. Adaro memiliki cadangan batubara sebesar 1,1 miliar ton dan berencana akan menggali seluruh cadangan tersebut selama 20 tahun ke depan. Jika seluruh cadangan batubara Adaro ini dibakar untuk pembangkit listrik, maka berpotensi menghasilkan emisi yang sama dengan emisi tahunan negara India.

“Seharusnya Standard Chartered memutuskan kebijakan penghentian pendanaan itu sejak dulu. Ini juga menjadi sinyal kepada pemberi pinjaman Adaro lainnya untuk mengakhiri semua pembiayaan Adaro,” ujarnya.

Menurut Nabila, pemberi pinjaman lain seperti HSBC, SMBC, Mizuho, OCBC, dan CIMB, juga memiliki kebijakan pengecualian batubara tetapi masih membiayai Adaro. Jika kebijakan pengecualian batubara tersebut benar, maka pemberi pinjaman ini harus segera berkomitmen untuk meninggalkan Adaro.

“Tanpa tindakan apa pun untuk menghentikan pinjaman Adaro, kebijakan ini hanya basa-basi,” tegas Nabilla.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti dan Manajer Program Trend Asia, Andri Prasetiyo, mengemukakan bahwa penguatan komitmen iklim dan gelombang percepatan transisi energi di banyak negara membawa konsekuensi banyak bank mulai menarik diri dari pendanaan batubara. Karena itulah, perusahaan pemegang PKP2B yang sedang dalam proses memperpanjang izinnya mulai mengalami banyak hambatan. Prosesnya tidak akan berjalan dengan mulus terutama akibat tekanan dari sisi pasar dan masyarakat.

“Kondisi akan semakin sulit karena ke depan akan ada relasi yang timpang. Industri batubara butuh dukungan dari lembaga finansial, tetapi lembaga finansial tidak lagi membutuhkan sektor ini karena pertimbangan resiko bisnis dan reputasi jika tetap mendanai sektor batubara,” ujar Andri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, pada Maret 2022 lalu mengakui pembiayaan batubara memang semakin langka. Karena itu, dia menyarankan agar perusahaan tambang lebih mengandalkan modal internal untuk membiayai proyeknya.

Pasalnya, menurut Hendra, bank harus menjaga reputasinya dengan tidak mendanai perusahaan perusak lingkungan. Apalagi, Adaro telah menjadi sasaran kritik dari para aktivis karena rekam jejak lingkungan dan sosialnya yang buruk.

Komitmen Bank

Sejak tahun 2006, Standard Chartered telah menyediakan dana sebesar US$ 434 juta untuk grup Adaro. Pada April 2021, Standard Chartered mengambil bagian dalam sindikasi pinjaman US$ 400 juta untuk Adaro. Padahal model Standard Chartered untuk menilai risiko transisi iklim menyebutkan bahwa semua komponen batubara dinilai selaras dengan risiko 6 derajat pemanasan global.

Adaro telah memproduksi 54 juta ton batubara pada 2021 dan berencana untuk meningkatkan produksi batubaranya menjadi 60 juta ton pada 2022. Adaro tidak memiliki rencana dengan metrik dan target yang jelas untuk mengurangi ketergantungannya terhadap batubara. Itu berarti Adaro berada di jalur yang tidak sesuai dengan standar Net Zero Emissions 2050 dari International Energy Agency (IEA) yang menyatakan tidak boleh ada tambang batubara baru setelah tahun 2021.

Sementara kebijakan Standard Chartered menyatakan bahwa pada tahun 2024, pihaknya hanya akan memberikan pinjaman kepada perusahaan batubara yang memperoleh kurang dari 80 persen pendapatannya dari batubara. Tentunya, ini secara alami bakal menyingkirkan Adaro yang memperoleh 96 persen pendapatan dari batubara pada tahun 2021 tanpa rencana pengurangan.

Malaham. perwakilan Standard Chartered menegaskan bahwa berdasarkan Power Generation Position Statement, Standard Chartered tidak dapat lagi mendukung Adaro Indonesia karena perusahaan itu 100 persen bergantung pada bisnis PLTU batubara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here