Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) mencatat sejumlah capaian apik sepanjang tahun 2018 lalu. Mulai dari akselerasi perizinan Clean and Clear (CnC), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melebihi target, hingga tuntasnya divestasi PT Freeport Indonesia.

Mengawali 2018, Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah melakukan amandemen PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). “Seluruh PKP2B yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melakukan amandemen, sisanya 2 KK belum melakukan amandemen kontrak,” jelas Direktur Jenderal Minerba, Bambang gatot Ariyono, Rabu (9/1).

Bambang menjelaskan, perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak. Ditjen Minerba juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan.

“Pada periode 2015-2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melakukan pencabutan terhadap 4.678 IUP, dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear (CnC),” paparnya.

Dari bidang Hukum, subsektor minerba telah melakukan upaya untuk menyederhanakan regulasi, dengan mencabut atau merevisi 32 regulasi dan mencabut 64 sertifikasi, perizinan, dan rekomendasi. Dari hasil penyederhanaan tersebut, diterbitkan tiga Peraturan Menteri baru yakni, Permen 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Permen 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, dan Permen 26 tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.

Sementara peningkatan nilai tambah mineral dilakukan dengan membangun fasilitas pengolahan pemurnian mineral atau smelter. Pembangunan smelter dilakukan dalam rangka hilirisasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pada tahun 2018, bertambah dua buah smelter yang dibangun oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Bintang Smelter Indonesia. Sehingga, total smelter yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 27 smelter,” jelas Bambang.

Produksi batubara berada pada angka 528 juta ton. Produksi batubara diutamakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sumber energi primer dalam negeri. Selain itu, batubara juga digunakan sebagai bahan baku di dalam negeri dan untuk memasok PLTU Mulut Tambang.

Bambang menyebutkan, pemanfaatan batubara domestik mencapai 115 juta ton atau 21,78 peren dari produksi batubara nasional. Hal tersebut melebihi dari target yang sebelumnya dicanangkan, yakni sebesar 21 persen dari produksi batubara nasional yang digunakan untuk keperluan domestik.

“Pencapaian 115 juta ton, sekaligus melebih pencapaian pada tahun sebelumnya, yang hanya 97 juta ton pada tahun 2017,” tegasnya.

Pemanfaatan batubara domestik terus meningkat.

PNBP Lampaui Target

Pada tahun 2018, pagu anggaran Ditjen Minerba sebesar Rp 364,52 miliar dengan penyerapan anggaran sebesar 90,54 persen atau Rp 330,05 miliar.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018, subsektor Minerba mencapai Rp 50,01 triliun. Ini melebihi target yang dicanangkan tahun 2018 yakni sebesar Rp. 32.1 triliun.

Dengan rincian Rp 0,5 triliun dari Iuran Tetap, Rp 29,8 triliun dari Royalti, Rp 19,3 triliun dari Penjualan Hasil Tambang, dan Rp 0,4 triliun dari Pendapatan Jasa Tenaga Kerja, Pekerjaan dan Informasi. Pencapaian tersebut sekaligus melampaui penerimaan tahun 2017 yang sebesar Rp 40,6 triliun, serta tahun 2016 dan 2015 yang hanya berada pada angka Rp 27.2 triliun dan Rp 29.6 triliun.

Divestasi Freeport

Pada akhir tahun 2018, terjadi pencapaian yang besar dengan beralihnya mayoritas saham PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM. Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga tahun 2021.

Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar US$ 3,85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia. Dengan begitu, kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan mayoritas tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua.

Keberhasilan divestasi Freeport Indonesia ini akan menghasilkan beberapa dampak positif. Yakni, kelangsungan operasi Freeport Indonesia dan aktivitas ekonomi Papua, pendapatan negara meningkat, terciptanya multiplier effect yang bersumber dari pembangunan smelter dan TKDN, serta transfer teknologi pertambangan.

Realisasi investasi di subsektor Mineral dan Batubara (Rp triliun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here