Ilustrasi pertambangan terbuka (open pit).

Jakarta, Petrominer – Fraksi PKS DPR RI minta Pemerintah agar memperhatikan Undang-Undang dalam merevisi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Isi revisi keenam PP tersebut harus berpihak pada kepentingan rakyat.

“PKS akan memantau dinamika pengesahan PP Minerba ini. Beleid ini sangat menentukan arah pengelolaan sumberdaya alam kita ke depan. Karena itu jangan sampai peran negara dalam pengelolaan sumberdaya alam berkurang, dan tergantikan dengan peran swasta,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, Senin (20/1).

Mulyanto menegaskan, jangan sampai Pemerintah didikte dengan kemauan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Isi revisi keenam PP Minerba tersebut harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Dia melihat masih ada waktu bagi Pemerintah untuk melihat ulang isi revisi keenam PP Minerba. Periksa kembali pasal-pasal yang sekiranya merugikan negara. Misalnya tentang tidak ada pembatasan wilayah kerja (WK) pertambangan dan perpanjangan izin usaha.

“Pemerintah harus punya peran pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan ini. Baik secara bisnis maupun lingkungan,” ujar anggota Komisi VII DPR ini.

Dia mendesak Pemerintah agar tidak melupakan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang terjaga. Jangan karena ingin mudah dan cepat, Pemerintah lemah dalam hal pengawasan kerja perusahaan (PKP2B).

Tidak hanya itu, Mulyanto juga menyarankan agar Pemerintah memberi kesempatan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mengelola wilayah kerja pertambangan. Agar keuntungan yang didapat dari usaha pertambangan dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Keberadaan tambang besar haruslah bermanfaat bagi daerah di mana tambang tersebut ada. Masyarakat jangan hanya menerima akibat dan nestapa kerusakan lingkungan akibat pengelolaan wilayah kerja pertambangan,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here