Direktur Esekutif IRESS, Marwan Batubara. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kembali menegaskan penolakan atas rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Alasannya, revisi PP tersebut berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional lantaran tidak konsisten dengan konstitusi.

“Kita mengingatkan draf PP itu melanggar UU, oleh sebab itu IRESS minta revisi PP dibatalkan dan konsisten dengan regulasi sebelumnya. Intinya, kita tidak setuju revisi PP 23/2010,” tegas Marwan, Rabu (12/12).

Dia menjelaskan bahwa revisi itu bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan melanggar ketentuan Undang-undang Minerba No.4/2009. Tidak hanya itu, ketentuan dalam revisi tersebut diyakini juga akan merugikan keuangan negara, serta patut diduga sarat dengan tindak KKN.

Rencana revisi PP tersebut ditengarai bertujuan untuk mengakomodasi perpanjangan pengelolaan operasi sejumlah tambang besar batubara oleh pengusaha PKP2B generasi pertama yang akan berakhir kontraknya dalam waktu dekat. Perpanjangan pengelolaan akan dilakukan melalui penerbitan izin/IUPK.

Lihat juga: IRESS: Tolak Rencana Revisi PP No 23/2010

Marwan menyebutnya sebagai kebohongan atas penyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa perubahan PP No.23/2010 dilakukan guna memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan kepastian berusaha bagi pemegang KK dan PKP2B.

Menurutnya, yang terjadi sebenarnya adalah ketundukan dan takluknya pejabat negara atau adanya konspirasi yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan dan agenda sempit para pengusaha, pemburu rente dan anggota oligarki penguasa-pengusaha.

“Tentu sangat ironis jika pemerintah nekat melanggar konstitusi dan berbuat naif melewatkan kesempatan untuk menyejahterakan rakyat, sambil terlibat aktif merekayasa revisi peraturan dan mem-fabrikasi kebohongan publik,” tegas Marwan

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa SDA minerba adalah kekayaan negara yang menjadi milik rakyat, bukan milik Pemerintah. Praktek pengelolaan SDA yang cenderung tidak adil selama ini harus diakhiri melalui konsistensi pelaksanaan amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika revisi PP No.23/2010 tetap dilanjutkan, maka ketidakadilan akan terus berlangsung, sebab manfaat terbesar SDA milik rakyat tersebut akan terus dinikmati oleh para pengusaha dan oknum-oknum penguasa yang menjadi komponen oligarki,” ungkap Marwan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here