by
Tag: DPR
-
DPR Minta Pemerintah Lebih Serius Garap Panasbumi
Reykjavik, Islandia, Petrominer — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, minta Pemerintah untuk lebih serius lagi menggarap dan mengembangkan potensi energi panasbumi. Selain sumber energi ini ramah lingkungan, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar. Hal itu disampaikan Satya di sela-sela mendampingi Wakil Ketua DPR bidang Korinbang, Agus Hermanto, dalam Kunjungan Muhibah…
-
DPR Minta Dilibatkan Dalam Penetapan Komisaris dan Direksi BUMN
Jakarta, Petrominer — Perubahan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan DPR RI. Perubahan UU ini untuk memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan kinerja BUMN, terutama dalam kedudukan strategisnya sebagai “agen perubahan”. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso,…
by
-
DPR: Tak Ada Alasan Menunda Pengembangan Panasbumi
Garut, Petrominer — DPR RI mendukung sepenuhnya pengembangan panasbumi di Indonesia. Apalagi, panasbumi tidak hanya berperan penting pada pencapaian Nawacita yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo, namun juga mendukung komitmen Presiden pada COP 21 di Perancis tentang climate change beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dalam kunjungan kerja di PT Pertamina Geothermal…
by
-
PP No.72/2016, Sarat Kepentingan Golongan Tertentu
Jakarta, Petrominer — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menjadi sasaran kekecewaan sejumlah pihak, baik di Parlemen maupun oleh beberapa lembaga ‘pengawas’ pemerintah. Rini Soemarno dituding sebagai biang keladi dari keluarnya aturan terbaru mengenai aset BUMN, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara…
by
-
Terhadap Freeport, Pemerintah Harus Tegakan Aturan!
Jakarta, Petrominer — Pemerintah diminta tegas dalam menegakan aturan terkait renegoisasi kontrak dengan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK). Karena apa yang dilakukan oleh Pemerintah sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). “Pemerintah selama ini cenderung lunak terhadap berbagai kewajiban yang diamanatkan UU Minerba terhadap perusahaan kontrak karya. Itu dapat…
by
-
Komisi XI DPR Tolak PP No.72/2016
Jakarta, Petrominer — Komisi XI DPR RI secara tegas menolak kebijakan Pemerintah mengenai aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016. Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng mendukung sikap penolakan Komisi VI dan gugatan yang dilakukan beberapa pihak guna membatalkan PP tersebut. “Saya sepakat menolak PP tersebut. Dan…
by
-
Pangkas Pengawasan DPR, PP 72/2016 Dibawa ke Meja MK
Jakarta, Petrominer — Desakan untuk menganulir keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Persero Terbatas kian bergulir. Ini lantaran aturan yang sedianya mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi mekanisme privatisasi BUMN tersebut dinilai telah menyalahi sejumlah payung hukum. “Misalnya, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,…
by
-
Melanggar UU, PP No.72/2016 Bisa Digugat
Jakarta, Petrominer — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengaku banyak menerima mediasi dari berbagai kalangan yang mempertanyakan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan ini diterbitkan akhir tahun 2016 lalu sebagai revisi atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…
by
-
Terkait PP No.72/2016, Komisi VI Panggil Pemerintah
Jakarta, Petrominer — Komisi VI DPR RI berencana segera memanggil Pemerintah dan minta penjelasan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan baru ini tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Menurut Komisi VI, aturan yang baru…
by
-
DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang PP 72/2016
Jakarta, Petrominer — Komisi XI DPR RI minta Pemerintah meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Pemerintah juga diminta untuk memberikan penjelasan kepada DPR mengenai substansi dan esensi dari PP tersebut. Terbitnya PP Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…
by
