by
Tag: DPR
-
Komisi VII Bentuk Panja Pengawasan PP Minerba
Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI akan mendorong terbentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi implementasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Ini dilakukan sebagai tanggapan positif atas kebijakan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo untuk mengatur kebijakan hilirasi dan pelonggaran ekspor konsentrat mineral. “Tentu…
-
PP 72/2016 Cacat Hukum dan Sangat Berbahaya
Jakarta, Petrominer — Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Tri Widodo mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sarat akan kecacatan hukum. Aturan baru yang berlaku sejak 30 Desember 2016 lalu itu…
by
-
PP 72/2016 Bisa Jual Aset BUMN ke Swasta
Jakarta, Petrominer — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia cukup geram menyambut keluarnya aturan terbaru mengenai pemindahantanganan atau penjualan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, Pemerintah bisa begitu saja menjual asset BUMN tanpa minta persetujuan dari DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, aturan tersebut bisa berbahaya. Apalagi jika sampai dialihkan ke…
by
-
BPK Pertanyakan Rencana Jual BUMN Tanpa Izin DPR
Jakarta, Petrominer — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan kebijakan baru dari Pemerintah tentang penyertaan modal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan tersebut menyatakan bisa menjual asset BUMN tanpa persetujuan DPR RI. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan…
by
-
PLTGU Jawa 1, Bukti PLN Mbalelo
Jakarta, Petrominer — Terus tertundanya penandatanganan kontrak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 semakin membuktikan bahwa PT PLN (Persero) tidak sejalan dengan kebijakan yang sudah digariskan. Bukan sekali ini saja, sikap ini sudah sering dilakukan oleh BUMN listrik tersebut. “Ini membuktikan, PLN memang mbalelo,” kata mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan…
by
-
Kenaikan Tarif Listrik Jangan Beratkan Masyarakat
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar PT PLN (Persero) bertindak cermat dalam menerapkan kenaikan tarif listrik. Dengan begitu, kebijakan yang berpoetnsi menambah beban itu tidak memberatkan masyarakat. Mulai 1 Januari 2017, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kenaikan tarif listrik bertahap bagi golongan…
by
-
Pajak Terhadap Inalum Harus Adil
Jakarta, Petrominer — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu persoalan pajak air permukaan (PAP) yang menjadi konflik antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Pemprov Sumut dminta untuk bertindak adil dalam menentukan besaran pajak terhadap perusahaan di wilayah Sumut. “Pajak air permukaan (PAP) itu harus adil,” kata Darmin kepada…
by
-
Gross Split Harus Diuji Publik
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar, mendesak Pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu penerapan skema gross split PSC secara cermat. Kajian tersebut sebaiknya dilakukan melalui uji publik bersama pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Rofi, skema gross split jika diperhatikan cukup banyak menuai kritik dari kalangan pemangku kepentingan di sektor…
by
-
DPR Dukung Arcandra Tahar Soal UU Migas
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo menyatakan mendukung pendapat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar terkait revisi undang-undang minyak dan gas bumi (UU Migas). Salah satu poinnya adalah, demi kedaulatan energi, maka PT Pertamina (Persero) sebagai national oil company (NOC) harus ditingkatkan. “Termasuk dengan menjadikan SKK Migas berada…
by
-
PR Energi yang Perlu Diselesaikan
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengakui ada sejumlah kebijakan di bidang energi yang patut diapresiasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satunya adalah pembubaran Petral, anak usaha PT Pertamina (Persero), sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengadaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan…
by
