Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengaku banyak menerima mediasi dari berbagai kalangan yang mempertanyakan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan ini diterbitkan akhir tahun 2016 lalu sebagai revisi atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

“Banyak yang datang ke saya terkait PP No.72/2016 ini. Mereka meminta pertimbangan. Saya bilang kalau mau uji materi silahkan saja, saya dukung, saya izinkan, karena ini kan demi menegakkan Undang-Undang,” kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (26/1).

Menurutnya, dalam pengajuan gugatan ini, nantinya uji materi akan dilakukan di Mahkamah Agung (MA). Berbeda dengan uji materi terhadap Undang-Undang yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). PP ini bisa digugat uji materi karena bertentangan dengan Undang-Undang.

‎Sebelumnya, DPR RI juga mengkritik keras terbitnya PP No. 72/2016 ini. Alasannya, kebijakan baru ini dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan, PP tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang, khususnya UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam PP tersebut dinyatakan, pengelolaan aset strategis dilakukan oleh perseroan terbatas. Padahal konstitusi menyatakan harus dilakukan oleh negara melalui BUMN.

“Tidak boleh PP bertentangan dengan UU apalagi berpotensi melanggar Konstitusi UUD 45,” ujar Teguh.

Teguh khawatir, PP ini justru memberi peluang pengalihan kekayaan negara menjadi kekayaan badan usaha atau PT tanpa persetujuan DPR. Menurutnya, PP Ini bisa dimaknai upaya untuk melepas aset negara yang selama Ini dikuasai negara melalui BUMN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here