Jakarta, Petrominer – Pemerintah, melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terus berupaya menggenjot pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok negeri. Hal ini terlihat dari pencapaian Rasio Elektrifikasi tahun 2022 sebesar 99,63 persen, naik 1,8 persen dari tahun 2021 yaitu sebesar 99,45 persen.
“Rasio elektrifikasi Indonesia tahun 2022 telah mencapai 99,63 persen (prognosis), sementara rasio desa berlistrik telah mencapai 99,79 persen (prognosis). Angka ini berkejaran dengan pembangunan rumah yang baru dan juga sisa-sisa yang secara teknis sulit,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Dadan Kusdiana, dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja 2022 dan Program Kerja 2022, Selasa (31/1).
Menurut Dadan, sisa-sisa yang secara teknis sulit itu umumnya berada di wilayah-wilayah remote, daerah tertinggal, pulau-pulau kecil, di pegunungan. Pemerintah ada beberapa program untuk memastikan bahwa seluruh rumah di Indonesia harus bisa mendapatkan akses listrik.
Salah satu upaya peningkatan rasio elektrifikasi di tahun 2022 adalah melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini untuk melistriki rumah tangga tidak mampu belum berlistrik.
“Per 31 Desember 2022, capaian Program BPBL sebanyak 80.183 rumah tangga dari target 80.000 rumah tangga atau 100,2 persen,” jelasnya.
Program BPBL akan terus berlanjut di tahun 2023 dengan target sasaran naik menjadi 83.000 rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di tahun 2023 ditargetkan mencapai 100 persen.
Dadan menyebutkan ada tiga strategi untuk mencapai hal tersebut. Di antaranya melalui perluasan jaringan (grid extension), melalui mini grid dengan pembangunan pembangkit yang memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) setempat untuk masyarakat komunal, serta melalui pembangkit EBT, Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL), dan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) untuk masyarakat yang bermukim tersebar.
Capaian Kinerja
Dalam kesempatan itu, Dadan menyampaikan beberapa capaian kinerja subsektor Ketenagalistrikan tahun 2022, yang menunjukkan hasil positif. Jumlah infrastruktur kendaraan listrik (electric vehicle charging stations dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) mencapai 1.415 unit dari target 693 unit. Selain itu, penurunan emisi CO2 tercapai 13,839 juta ton CO2 dari target 5,36 juta ton CO2.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur pengisian kendaraan listrik didorong Indonesia sebagai tuan rumah G20 sehingga membangun banyak charging station baik untuk kendaraan roda empat maupun motor/roda dua. Penurunan emisi CO2 disebut Dadan sebagai bentuk komitmen Pemerintah terus mendorong penurunan emisi dari sisi pembangkit.
Capaian lainnya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik di tahun 2022 yang mencapai 5.338,1 MW, jaringan transmisi 3.591,76 kms, jaringan distribusi 11.537,73 kms, gardu induk 6.010 MVA, dan gardu distribusi 1.098 MVA.
Terkait subsidi listrik, Pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Target subsidi listrik 68.894,40 GWh, sedangkan yang tercapai adalah 63.174,24 GWh.
“Pemerintah tetap berikan subsidi. Pada subsidi listrik, makin kecil capaian dari target artinya makin baik, artinya kita bisa mengontrol. Pemerintah bisa memastikan siapa saja yang layak dapat subsidi dan yang tidak berhak juga tidak dapat,” ujar Dadan.
Selanjutnya, realisasi investasi ketenagalistrikan hingga Desember 2022 mencapai US$ 5,75 miliar atau lebih besar dari target bulanan dan tahunan yaitu US$ 5,00 miliar.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan porsi pembangkit EBT dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Pengembangan PLTU baru dilarang, kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam RUPTL sebelum berlakunya Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan PLTU yang memenuhi persyaratan.
