by
Tag: UU Minerba
-
Jangan Kebiri Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Tambang
Jakarta, Petrominer – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Omnibus Law) yang diajukan oleh Pemerintah di Badan Legislasi DPR dinilai masih kontroversi. Selain dibahas saat pandemi Covid-19, muatannya juga dianggap lebih memihak investor besar ketimbang rakyat kecil. “Tidak tepat RUU dibahas saat pandemi Covid-19. Apalagi muatannya tidak memihak rakyat kecil,” ujar Anggota Komisi VII DPR…
-
Pemerintah Harus Berwibawa Tegakkan UU Minerba
Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah tidak mengubah target pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah harus tegas dengan target waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Mulyanto menegaskan, Pemerintah harus berani menolak permintaan PTFI untuk memperpanjang target pembangunan smelter di Gresik. Pasalnya, smelter…
by
-
Peran Industri Smelter Nikel Terus Digenjot
Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor. “Itu pentingnya peran industri smelter. Jadi kita tidak lagi mengekspor ‘tanah dan air’ saja, tetapi sudah mengekspor produk yang high-end,” kata Direktur Jenderal Ketahanan,…
by
-
Hidrometalurgi, Hilirisasi Nikel Kadar Rendah
Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, kembali menegaskan kewajiban dari industri pertambangan untuk membangun proses hilirisasi. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan…
by
-
Penerbitan Izin Tambang oleh Daerah Dihentikan
Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan izin baru pertambangan mineral dan batubara (minerba). Hal ini terkait dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Minerba (UU Minerba) pada 10 Juni 2020 dan dalam rangka…
by
-
Ada Sanksi Pidana Jika Abaikan Reklamasi Tambang
Jakarta, Petrominer – Para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kini diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga sukses 100 persen. Jika tidak, ada sanksi pidana dan denda yang akan mendera mereka. Plt. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Sujatmiko, menjelaskan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang UU No…
by
-
UU Minerba Baru Terbit jadi UU No 3 Tahun 2020
Jakarta, Petrominer – Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Presiden Jokowi menandatangani UU baru ini pada 10 Juni 2020 lalu. Rancangan revisi UU Minerba ini disahkan menjadi UU oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020.…
by
-
IRESS: Lawan Rencana Revisi Peraturan Minerba Pro Oligarki!
Jakarta, Petrominer – Pemerintah diminta untuk segera membatalkan rencana revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Alasannya, isi RPP itu bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan melanggar UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Hal ini jelas merugikan keuangan negara, merampok hak rakyat, serta patut diduga…
by
-
RUU Minerba Dinilai Tidak Sesuai Amanah UUD 1945
Jakarta, Petrominer – Draft perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disinyalir ada potensi untuk diarahkan tidak sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 33. Pasalnya, Pemerintah terkesan tidak memiliki konsep yang kuat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara untuk kedaulatan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa sehingga setara dengan…
by
-
Mulai Hari Ini, Pemerintah Larang Ekspor Bijih Mineral
Jakarta, Petrominer – Pemerintah menghentikan ekspor bijih mineral atau ore mulai hari ini, Selasa (29/10). Pelaksanaan kebijakan ini lebih cepat dari rencana sebelumnya yang dijadwalkan baru akan diterapkan 1 Januari 2020 mendatang. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, usai menggelar pertemuan bersama beberapa pengusaha di sektor mineral dengan didampingi…
by
