Jakarta, Petrominer – Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Presiden Jokowi menandatangani UU baru ini pada 10 Juni 2020 lalu.

Rancangan revisi UU Minerba ini disahkan menjadi UU oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020. Dalam paparanya, Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto, menyampaikan ada delapan fraksi di DPR yang menyetujui RUU Minerba. Sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi Demokrat menolak RUU Minerba yang dibahas dalam Rapat Kerja sehari sebelumnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan total ada 143 pasal diubah dari 217 pasal yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Pasal-pasal tersebut terdiri dari 51 pasal ditambah, 83 pasal diubah, dan 9 pasal dihapus.

Lihat juga: Ini Pasal-Pasal Perubahan RUU Minerba

“Pemerintah ingin mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk memberi kesejahterana bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kita. Kami harap bisa mendrive pemerintah melanjutkan misinya sebagaimana diamanatkan UU,” jelas Arifin.

Menurutnya, UU Minerba baru ini memuat beberapa poin penting, diantaranya penguatan BUMN. Wilayah pertambangan bekas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN.

Pemerintah juga menjamin perpanjangan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Selain itu, beleid baru ini juga memuat aturan yang tegas terkait nilai tambah pertambangan melalui pemurnian di dalam negeri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here