Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah tidak mengubah target pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah harus tegas dengan target waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

Mulyanto menegaskan, Pemerintah harus berani menolak permintaan PTFI untuk memperpanjang target pembangunan smelter di Gresik. Pasalnya, smelter itu diperlukan untuk memberi nilai tambah pendapatan negara dari setiap bahan tambang yang dihasilkan.

“Kali ini, Pemerintah harus tegas dengan target waktu yang sudah disepakati. Jangan memberi tenggang waktu tambahan lagi, karena sebelumnya PTFI sudah dua kali gagal memenuhi target yang telah ditentukan,” ujar anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Sabtu (22/).

Menurut Mulyanto, selama jadwal pembangunan smelter itu mundur, maka selama itu pula nilai tambah bagi negara dari usaha tambang tidak diperoleh. Karena itulah, Pemerintah jangan sampai didikte badan usaha untuk melanggar UU No. 3/2020 tentang Minerba, yang usia diundangkannya belum sampai seumur jagung.

“Pemerintah harus berwibawa menegakkan ketentuan UU Minerba. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi tata hukum kehidupan bernegera,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga diminta untuk tidak percaya begitu saja pada pernyataan segelintir badan usaha, yang menyatakan bahwa pembangunan smelter tersebut tidak menguntungkan bagi Negara. Saat ini, persoalannya sudah bukan lagi terbatas masalah pelayanan terhadap badan usaha tapi sudah terkait kewibawaan hukum negara.

“Negara akan dianggap lemah jika terus-menerus mengikuti maunya pihak badan usaha. Apalagi sampai melanggar UU. Tentu keadaan itu akan menjadi preseden buruk, yang memalukan,” ungkap mantan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian era pemerintahan sebelumnya.

Sebelumnya, PTFI dilaporkan telah mengajukan perpanjangan target pembangunan smelter selama setahun, dari Desember 2023 menjadi Desember 2024. Ini artinya melanggar batas dalam UU No.3/2020 tentang Minerba. PTFI berdalih, target tersebut sulit dicapai karena saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 sehingga proses pembangunan menjadi terkendala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here