Proses pengapalan bijih nikel dari sebuah lokasi tambang.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah menghentikan ekspor bijih mineral atau ore mulai hari ini, Selasa (29/10). Pelaksanaan kebijakan ini lebih cepat dari rencana sebelumnya yang dijadwalkan baru akan diterapkan 1 Januari 2020 mendatang.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, usai menggelar pertemuan bersama beberapa pengusaha di sektor mineral dengan didampingi Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin di kantor BKPM, Senin (28/10).

“Mulai hari ini sudah disepakati tidak ada lagi ekspor ore. Ini berlaku mulai besok, malam ini mereka (pengusaha ore) pulang dan tinggal perintahkan kapal mereka untuk tidak perlu berangkat (untuk mengekspor ore ke luar negeri),” tegas Bahlil.

Lihat juga: Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi

Menurutnya, keputusan tersebut sengaja diambil pemerintah dalam bentuk kesepakatan yang dihasilkan dari proses diskusi dengan para pengusaha mineral. Bersamaan dengan bentuk kesepakatan itu, pemerintah tidak merilis aturan baru yang menyatakan perubahan ketentuan larangan sekaligus penghentian ekspor ore.

Dengan begitu, larangan ekspor ore tetap mengikuti dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Begitu pula, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah tetap berlaku.

“Pemberlakuan bukan atas surat negara atau aturan kementerian teknis, tapi kesepakatan bersama antara pemerintah dan pengusaha nikel. Ini lahir dalam hal yang bijak karena sayang dengan negara untuk memberi nilai tambah,” jelas Bahlil.

Keputusan tersebut juga dibarengi dengan kesepakatan bahwa pengusaha mineral akan mendapat kepastian pembelian ore di dalam negeri oleh para pengusaha yang sudah memiliki fasilitas pemurnian mineral atau smelter. Hingga kini, setidaknya ada 14 smelter yang siap menyerap berapa pun volume ore yang tersedia agar tidak dijual ke luar negeri.

Kesepakatan itu menjamin bahwa ore yang semula harusnya diekspor dan dialihkan ke smelter di dalam negeri akan dibeli dengan harga yang sama ketika pengusaha mengekspornya. Ore akan dibeli sesuai dengan ketentuan harga acuan di pasar internasional yang berbasis di China. Tidak hanya itu, pembelian ore juga akan dikurangi pungutan pajak dan biaya transit, sehingga harga jual yang didapat pengusaha ore dipastikan jauh lebih menguntungkan ketika mengalihkan ekspor ke smelter nasional.

Pemerintah, ujar Bahlil, akan turut memediasi soal sistem pembayaran antara pengusaha ore dengan pengusaha smelter yang membeli ore yang dialihkan itu. “Kami berusaha menjaga semua, sehingga ke depan negara akan lebih baik dan investasi ada kepastian,” katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa sekalipun tidak ada produk hukum baru, namun keputusan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Khususnya untuk pengembangan industri mineral. Pasalnya, pemerintah mengutamakan hilirisasi guna mendongkrak nilai tambah.

Dia juga menekankan bahwa percepatan larangan sekaligus penghentian ekspor ore ini dalam rangka meningkatkan industri hilirisasi nasional. Selain itu, guna memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha dan negara.

Pasalnya, bila ore dihilirisasi, maka nilai jualnya akan meningkat dari kisaran US$ 45 per ton menjadi hampir US$ 2.000 per ton. Dengan begitu, kantong pengusaha akan lebih tebal, namun kekayaan alam Indonesia tidak terjual dengan harga murah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan keputusan akhir tentang larangan ekspor bijih mineral. Pemerintah disebut-sebut bakal mempercepat pelaksanaan kebijakan dari rencana awal yang tercantum dalam aturan yakni pada 2022 mendatang.

Menurutnya, percepatan larangan ekspor bijih mineral ini demi menarik investasi smelter di dalam negeri. Pemerintah juga memastikan industri smelter dapat menyerap komoditas tersebut.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here