Para narasumber dalam Diskusi Publik Pembahasan DIM Rancangan Revisi UU Minerba di Jakarta, Kamis (28/11).

Jakarta, Petrominer – Draft perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disinyalir ada potensi untuk diarahkan tidak sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 33. Pasalnya, Pemerintah terkesan tidak memiliki konsep yang kuat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara untuk kedaulatan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa sehingga setara dengan bangsa lain.

Banyak hal‐hal pokok yang perlu menjadi perhatian terutama kondisi‐kondisi terakhir dimana lesunya pengusahaan minerba karena kegiatan eksplorasi yang tidak berkembang, dan tidak ada kebijakan yang nyata dalam menghadapi beberapa pemegang KK dan PKP2B yang mulai habis masa kontraknya.

Demikian kesimpulan dari Diskusi Publik Pembahasan DIM Rancangan Revisi UU Minerba, yang diselenggarakan Forum Komunukasi Kebijakan Pertambangan, Kamis pekan lalu (28/11). Menampilkan para narasumber Ahmad Redy (pengamat energy), Simon F. Sembiring (pengamat pertambangan), Direktur Ciruss Budi Santoso, Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara, dan Sekjen Permata, Ilham R. Nurfajar.

Dalam diskusi tersebut, Ahmad Redy, mengatakan bahwa minerba harus dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. Karena itulah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus di prioritaskan.

“Terkait pengelolaan (Minerba), menurut Mahkamah Konstitusi, pengelolaan minerba harus memberikan prioritas pada BUMN. Suka tidak suka, BUMN memiliki prioritas. Karena anak kandung bisnis negara adalah BUMN. Karena sahamnya dimiliki langsung oleh negara,” tegas pengamat energi dari Universitas Tarumanegara ini.

Dia juga menyampaikan, jika RUU Minerba menyimpangi dari Pasal 33 UUD 1945 dan putusan MK, maka pembentuk RUU tersebut patut dipertanyakan komitmen bernegaranya.

Sementara itu, Marwan mengatakan bahwa pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Minerba lebih ke arah upaya pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan para kontraktor atau pengusaha ketimbang kepentingan rakyat.

Dia juga menegaskan bahwa selama berpuluh tahun segelintir rakyat yang menjadi kontraktor KK dan PKP2B telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) minerba yang merupakan aset milik negara. Sementara itu, mayoritas rakyat hanya menerima bagian yang sangat kecil.

Karena itulah, Marwan berharap agar UU Minerba yang baru bisa menjamin tidak adanya perpanjangan kontrak/izin otomatis bagi kontraktor eksisting dan hak pengelolaan SDA minerba harus berada di tangan BUMN maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

“Bicara soal revisi UU 4 tahun 2009 ini sudah tercantum pada prolegnas 2014-2019 sejak awal periode DPR dari tahun 2014. Tapi prakteknya, perubahan itu muncul tiba-tiba di April 2019 dan siap ketok palu,” jelasnya.

Menurut Marwan, setiap ketentuan yang akan dirumuskan ke dalam pasal-pasal RUU Minerba harus konsisten dengan amanat konstitusi terutama Pasal 33 UUD 1945. Karena itulah, pembahasan dianggap perlu untuk dimulai dari awal, bukan dengan carry-over atas draft atau Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang sudah disusun oleh DPR periode sebelumnya.

Sepakat dengan sikap Marwan, Budi juga menegaskan bahwa ada kesan Pemerintah ditekan oleh para pemilik PKP2B dan KK dalam merevisi UU Minerba untuk memenuhi kepentingan pengusaha. Padahal, minerba adalah vital dan strategis sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya tidak bisa hanya sekedar diperlakukan sebagai komoditi biasa, terutama batubara.

“Batubara harus dikelola oleh Pemerintah dalam hal ini BUMN sehingga keuntungan (bukan sekedar PNBP) dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengurangi subsidi dan subsitusi migas,” ujarnya.

Karena itulah, Budi mendesak Pemerintah untuk segera mengembalikan kategori vital dan strategis sehingga pengelolaan dan penegakan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang‐undangan tentang minerba jelas sesuai dengan manfaat yang strategis dan vital. Pasalnya, pernyataan Pemerintah akan memperkuat BUMN dalam pengelolaan minerba tidak dicerminkan dalam rencana perubahan tersebut, terutama berkaitan dengan kelanjutan PKP2B generasi I yang akan habis masa berlakunya.

“Hilirisasi batubara yang diketahui secara umum keekonomiannya masih sulit dipenuhi sebagai syarat untuk dapat memperpanjang oleh pemegang PKP2B yang akan habis waktunya sangat terkesan hanya sebagai alasan sederhana untuk tujuan perpanjangan semata,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Simon Sembiring. Malahan, dia menyoroti perubahan Pasal 102 & 103. Menurutnya, kewajiban untuk mineral logam disebut “mengolah dan/atau memurnikan” dalam negeri adalah sebuah kemunduran dan dapat disalahgunakan. Karena, para pengusaha nantinya hanya sekedar mengolah saja untuk merubah fisik dan konsentrat.

“Kebijakan untuk mendorong pemurnian tetap harus dilakukan dalam negeri,” tegas Simon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here