by
Tag: UU Minerba
-
Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan UU Minerba
Jakarta, Petrominer – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Terutama dalam rencana perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menyebut sejumlah pasal dalam…
-
Pemerintah Urung Hapus Kebijakan DMO Batubara
Jakarta, Petrominer – Pemerintah akhirnya membatalkan rencana pencabutan kewajiban pengalokasian (Domestic Market Obligation/DMO) batubara untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero). Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Bogor, Selasa (31/7). Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, dalam rapat tersebut, Presiden…
by
-
IRESS: Tunda Penerbitan UU Minerba Baru
Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak untuk menunda penerbitan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) baru sebagai pengganti UU Minerba No.4/2009. Dengan begitu, Pemerintah bisa kembali melakukan kajian yang lebih komprehensif atas permasalahan yang terjadi di sektor pertambangan. “Penundaan dibutuhkan agar dapat dilakukannya kajian yang lebih komprehensif atas seluruh permasalahan, termasuk menjamin keberpihakan yang lebih jelas…
by
-
Kebuntuan Renegoisasi KK Ancam Hilangnya 20.000 Pekerjaan
Jakarta, Petrominer – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) RI menyayangkan lambannya proses renegosiasi kontrak antara sejumlah perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berlarut-larutnya penyelesaian amandemen kontrak ini dikhawatirkan akan berdampak kurang bagus bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Zulnahar Usman, Anggota KEIN sekaligus Ketua Kelompok…
by
-
Amandemen 1 KK dan 18 PKP2B Ditandatangani
Jakarta, Petrominer – Mengawali tahun 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menandatangani 1 naskah Amandemen Kontrak Karya (KK) dan 18 Naskah Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dengan begitu, terdapat 22 KK dan 68 PKP2B yang telah diamandemen dan masih tersisa 9 KK lagi yang belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang…
by
-
Amandemen Semua PKP2B Selesai Tahun Ini
Jakarta, Petrominer – Pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh proses amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada tahun 2017 ini. Dari 68 PKP2B, masih ada 18 kontrak yang belum sepakat diamandemen. “Ke-18 perusahaan pemegang PKP2B itu belum melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar Menteri Energi dan…
by
-
Pemerintah Jokowi Mewarisi Lagi Masalah Freeport
Jakarta, Petrominer – Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menegaskan bahwa dengan disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara Pemerintah Indonesia PT Freeport Indonesia (PTFI) sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Alasannya, poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut mengandung masalah. Ahmad Redi menyatakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada…
by
-
DPR Diminta Aktif Awasi Perundingan Freeport
Jakarta, Petrominer — Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didesak untuk berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu, proses dan hasilnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, menegaskan bahwa…
by
-
Pemerintah Diminta Tidak Tunduk Dalam Renegosiasi Freeport
Jakarta, Petrominer — Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dalam proses renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk itu, Pemerintah diminta memegang teguh kedaulatan negara dan tunduk terhadap aturan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Pemerintah Indonesia harus menjaga kewibawaan negara…
by
-
Sisa 44 Kontrak Tambang Diamandemen Tahun ini
Jakarta, Petrominer — Sebanyak 27 perusahaan tambang hari ini, Rabu (12/4), menandatangani amandemen kontrak sebagai bagian implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Terdiri dari 12 perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) dan 15 pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Dengan begitu, masih ada 44 kontrak yang belum diamandemen…
by
