Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty.

Jakarta, Petrominer – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Omnibus Law) yang diajukan oleh Pemerintah di Badan Legislasi DPR dinilai masih kontroversi. Selain dibahas saat pandemi Covid-19, muatannya juga dianggap lebih memihak investor besar ketimbang rakyat kecil.

“Tidak tepat RUU dibahas saat pandemi Covid-19. Apalagi muatannya tidak memihak rakyat kecil,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty, Senin (31/8)

Saadiah menegaskan, salah sektor yang menjadi sorotan dalam RUU Omnibus Law adalah Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara yang ada dalam BAB 3 Pasal 40 RUU Omnibus Law. Cukup banyak substansi dalam Pasal tersebut yang berseberangan dengan Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang baru saja direvisi menjadi UU No.3 tahun 2020.

“Contoh, pengalihan seluruh kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam dalam penyelenggaran pertambangan mineral dan batubara. Ini tragis,” tegas Politisi Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku ini.

Menurutnya, penghapusan seluruh kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara merupakan pengkhianatan dari amanat konstitusi, yaitu Pasal 18 UUD 1945 terkait otonomi daerah.

“Adanya pengalihan semua wewenang Pemda ke Pusat menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat berupaya mengeliminir keberadaan Pemda sebagai pelaksana kegiatan otonomi di daerah, khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara,” tegasnya.

Saadiah memandang, seharusnya tidak semua kewenangan Pemda tersebut dihapus dalam RUU Omnibus Law. Misalnya terkait pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) dan surat izin penambangan batuan (SIPB). Ini seharusnya tetap menjadi domain dari Pemda khususnya Pemerintah Provinsi

“Jika semua ditarik ke pusat, akan banyak kesulitan yang timbul dalam pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan berskala kecil tersebut. Jumlah inspektur tambang yang dimiliki Pemerintah Pusat juga sangat terbatas sehingga tidak akan mampu mengatasi seluruh persoalan yang terjadi di daerah,” jelasnya.

Saadiah berpendapat bahwa kewenangan pemberian IPR dan SIPB tersebut telah diakomodir dalam UU No.3 tahun 2020, di mana dalam Pasal 35 ayat 4 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

“Penghapusan seluruh kewenangan Pemda dalam RUU Cipta Kerja merupakan langkah mundur dari sesuatu yang telah disepakati dalam UU No.3 Tahun 2020 yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.

Saadiah meminta agar kewenangan Pemda tidak dicabut seluruhnya dari RUU Omnibus Law, namun tetap mengakomodir hal-hal yang dianggap penting untuk dilakukan di daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here