Sejumlah perusahaan smelter nikel di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor.

“Itu pentingnya peran industri smelter. Jadi kita tidak lagi mengekspor ‘tanah dan air’ saja, tetapi sudah mengekspor produk yang high-end,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, Jum’at (7/8).

Dody menjelaskan, dalam memacu daya saing industri logam dasar, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Revisi UU Minerba ini secara tegas mengamanatkan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya mineral.

“Sehingga produk yang diekspor memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor produk mineral hasil pertambangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah juga telah menerbitkan UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang diturunkan dalam pembentukan peraturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sumber Daya Alam.

Implementasi regulasi tersebut di antaranya mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga menekankan pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri, serta jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri.

“Dewasa ini, industri smelter nikel yang menghasilkan NPI (Nickel Pig Iron), feronikel, nikel hidrat dan stainless steel telah tumbuh pesat. Hingga saat ini, telah beroperasi 19 smelter yang tersebar di Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara,” ungkap Dody.

Selain itu, ada beberapa smelter nikel yang dalam proses pembangunan. Smelter baru ini, yang akan mengolah nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai, berlokasi di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Banten.

“Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 dan 2019, nilai ekspor produk industri logam berbasis nikel berturut-turut mencapai US$ 4,8 miliar dan US$ 7,08 miliar atau meningkat 47,5 persen,” sebutnya.

Meski begitu, menurut Dody, porsi kontribusi industri smelter nikel itu perlu didorong untuk pengembangan hilirisasi produknya. Dengan begitu, smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk NPI maupun bahan baku baterai, namun juga dalam bentuk produk hilir berbahan baku stainless steel dan baterai listrik.

Forum Industri Nikel

Melihat potensi dari peran industri smelter nikel di tanah air, Kemenperin mengapresiasi terbentuknya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI). Dengan adanya forum ini, industri smelter nikel di dalam negeri diharapkan dapat semakin berperan dalam pengembangan industri logam dasar dan produk hilir nikel.

Menurut Ketua Umum FINI, Alexander Barus, pihaknya telah menghimpun 23 industri smelter nikel di Indonesia dengan total kapasitas terpasang 3,79 juta metrik ton NPI per tahun dan 0,8 juta metrik ton per tahun. Ini hampir 90 persen kapasitas smelter nasional.

“Di FINI juga ada beberapa perusahaan tambang nikel dan turunannya mulai bergabung,” jelas Alex.

Dia juga menegaskan bahwa industri smelter tersebut telah membuktikan kontribusinya secara signifikan bagi perekonomian nasional. Tahun lalu, ekspornya mencapai US$ 7 miliar. Sementara untuk tahun 2020 ini, diproyeksi bisa menembus US$ 8-10 miliar.

“Jadi, selain bermanfaat terhadap penerimaan devisa negara, juga bisa mengurangi defisit neraca perdagangan. Selain itu, investasinya sampai saat ini mencapai US$ 15-16 miliar,” ungkap Alex.

Dalam menjaga keberlangsungan usaha, FINI berharap Pemerintah dapat memberi kemudahan izin dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Kami ingin industri smelter bersinergi dengan industri hilir. Maka FINI bisa menjadi mitra produktif pemerintah. Jadi, cita-cita kita untuk membangun produk nikel, terutama produk hilir yang high-tech bisa cepat dilakukan,” paparnya.

Kawasan Terintegrasi

Sementara itu, Direktur Perwilayahan Industri Ditjen KPAII, Kemenperin, Ignatius Warsito, menyatakan bahwa Pemerintah telah berupaya mempermudah penataan ruang dalam pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Contohnya, di luar Pulau Jawa, kawasan akan difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam.

“Salah satunya adalah Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang dikhususkan untuk industri logam berbasis nikel,” ujar Warsito.

Konsep tematik di tiap kawasan tersebut sesuai dengan kompetensi di daerahnya. Pengelompokan industri sejenis juga dapat menguntungkan perusahaan.

Saat ini, terdapat 118 kawasan industri di Indonesia, dengan total luas lahan sekitar 51 ribu hektar. Sebanyak 81 kawasan dengan luas 36 ribu hektar berada di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Hingga akhir tahun 2020 ini, Kemenperin menargetkan jumlahnya bertambah menjadi 156 kawasan industri dengan luas lahan 65 ribu hektar,” ujar Warsito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here