by
Tag: IRESS
-

Kasus Karen Agustiawan: Kriminalisasi Bisnis BUMN
Jakarta, Petrominer – Indonesian Resources Studies (IRESS) menyatakan bahwa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen G. Agustiawan, telah dikriminalisasi dan menjadi korban kezoliman dalam kasus investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia 2009. Dalam kasus pidana tersebut, diduga ada motif tertentu yang menjadi latar belakang sehingga terkesan kasus tersebut dipaksakan. “IRESS menganggap kriminalisasi risiko…
-

Mineral Fund Harus Masuk Dalam RUU Minerba
Jakarta, Petrominer – Revisi UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah masuk dalam Prolegnas Prioritas sejak tahun 2016 sebagai UU perubahan. RUU Minerba ini diharapkan menjadi titik tolak bagi perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) minerba yang saat ini dianggap belum optimal, terutama dari sisi pengelolaan dan penerimaan negara. Menurut Direktur Eksekutif…
by
-

Batalkan Kewajiban Signature Bonus terhadap Pertamina!
Jakarta, Petrominer – Indonesian Resourcess Studies (IRESS) mendesak Pemerintah untuk membatalkan pemberlakuan signature bonus terhadap PT Pertamina (Persero) guna mengelola Blok Rokan. Alasannya, kewajiban pembayaran tersebut sebaga kebijakan yang inkonstitusional. “Kebijakan pemerintah mewajibkan pembayaran signature bonus sebesar US$ 784 juta kepada Pertamina guna mengelola Blok Rokan berdasarkan Permen ESDM No 30/2017 adalah kebijakan yang inkonstitusional,”…
by
-

Kasus Geo Dipa Energi: Batalkan Putusan MA yang Merugikan Rakyat
Jakarta, Petrominer – Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk turun tangan menolong PT Geo Dipa Energi (GDE) dan menyelamatkan aset negara itu dari upaya perampokan. IRESS juga menuntut penegak hokum untuk segera mengusut tuntas tindak pidana dalam kasus yang sedang dihadapi oleh BUMN itu melawan PT Bumigas…
by
-

IRESS: Tunda Penerbitan UU Minerba Baru
Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak untuk menunda penerbitan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) baru sebagai pengganti UU Minerba No.4/2009. Dengan begitu, Pemerintah bisa kembali melakukan kajian yang lebih komprehensif atas permasalahan yang terjadi di sektor pertambangan. “Penundaan dibutuhkan agar dapat dilakukannya kajian yang lebih komprehensif atas seluruh permasalahan, termasuk menjamin keberpihakan yang lebih jelas…
by
-

Presiden Didesak Batalkan Permen ESDM No.23 Tahun 2018
Jakarta, Petrominer – Presiden Joko Widodo didesak untuk segera membatalkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya). Alasannya, kebijakan itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, menghambat peningkatan ketahanan energi nasional dan melanggengkan penguasaan SDA migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor…
by
-

Pemerintah Diminta Hapus Tender Pengadaan BBM PSO
Jakarta, Petrominer – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mendesak Pemerintah untuk menghentikan kebijakan tender pengadaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Alasannya, kebijakan tender pengadaan BBM PSO itu sudah tidak relevan lagi diterapkan. Seperti diketahui, BPH Migas tengah melakukan proses tender pengadaan BBM PSO untuk tahun 2018. Namun, BBM sebagai kebutuhan dasar yang…
by









