Jakarta, Petrominer – Indonesian Resourcess Studies (IRESS) mendesak Pemerintah untuk membatalkan pemberlakuan signature bonus terhadap PT Pertamina (Persero) guna mengelola Blok Rokan. Alasannya, kewajiban pembayaran tersebut sebaga kebijakan yang inkonstitusional.

“Kebijakan pemerintah mewajibkan pembayaran signature bonus sebesar US$ 784 juta kepada Pertamina guna mengelola Blok Rokan berdasarkan Permen ESDM No 30/2017 adalah kebijakan yang inkonstitusional,” ujar Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, Kamis (24/1).

Sesuai konstitusi, jelas Marwan, seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi pertiwi dikuasai negara melalui pengelolaan oleh BUMN untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena posisi Permen dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia (sesuai UU No 12/2011) jauh di bawah konstitusi, maka mestinya kebijakan tersebut batal demi hukum.

Konstitusi mengamanatkan bahwa penguasaan negara harus berdampak pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai jika negara melakukan pengelolaan sumber daya alam migas secara langsung, yakni melalui organ negara yaitu BUMN migas (Pertamina). Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan menjadi keuntungan negara, sehingga akan memberikan manfaat terbesar bagi rakyat.

“Dengan demikian, blok-blok migas yang habis masa kontrak harus diserahkan kepada Pertamina selaku BUMN migas,” tegasnya.

Selama periode tahun 2019-2026, terdapat 23 blok migas yang akan habis masa kontraknya (blok terminasi). Menurut Marwan, Pertamina berhak secara konstitusional untuk otomatis mengelola blok-blok migas terminasi itu, termasuk Blok Rokan. Pasalnya, Pertamina merupakan wakil negara yang harus menguasai dan mengelola cadangan migas.

“Karena itu sangat tidak relevan mengenakan kewajiban membayar signature bonus kepada Pertamina. Signature bonus hanya relevan jika dikenakan kepada kontraktor asing atau swasta, sebagaimana lazimnya berlaku di seluruh dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Marwan menegaskan bahwa penerapan signature bonus dapat dianggap sebagai penghambat atas upaya membesarkan Pertamina menjadi perusahaan energi bertaraf internasional, dan mampu menjamin ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Jika merujuk kebijakan berbagai negara di luar negeri, ternyata kewajiban signature bonus tidak pernah diterapkan kepada BUMN bangsa sendiri.

“Justru yang berlaku hal sebaliknya, di mana BUMN memperoleh dukungan dan berbagai privilege yang diberi dana oleh negara. Maka wajar jika kewajiban signature bonus kepada Pertamina dibatalkan,” paparnya.

Bayar Pakai Hutang

Pada 21 Desember 2018, Pertamina telah membayar lunas kewajiban signature bonus Blok Rokan sebesar US$ 784 juta. Ternyata sumber dana untuk pembayaran itu diperoleh dari penerbitan global bond atau surat utang di pasar modal Singapura yang nilainya mencapai US$ 750 juta dengan tingkat bunga 6,5% (per 2 Nopember 2018).

Karena itu, permintaan pembatalan di atas menjadi lebih relevan jika melihat kinerja keuangan Pertamina yang terus menurun.

Dengan berhutang guna membayar signature bonus, maka beban hutang Pertamina menjadi semakin membubung. Pada tahun 2016, hutang Pertamina masih sebesar US$ 25,16 miliar. Hutangnya naik 9 persen menjadi US$ 27 miliar pada tahun 2017. Pada kuartal III 2018, hutang Pertamina membengkak lagi menjadi Rp 522 triliun (US$ 37 miliar), naik 40,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017 sebesar Rp 371 triliun.

Khusus hutang obligasi, nilainya adalah US$ 8,75 miliar pada Oktober 2018, dan naik menjadi US$ 9,5 miliar pada Desember 2018. Ini untuk membayar signature bonus.

Berkebalikan dengan utang yang membengkak, laba bersih Pertamina justru terus tergerus. Pada tahun 2016, laba bersih Pertamina tercatat sebesar US$ 3,15 miliar (Rp 41,9 triliun), lalu turun 23 persen menjadi hanya US$ 2,4 miliar (Rp 36,4 triliun) pada tahun 2017. Bahkan pada kuartal III 2018, laba bersih Pertamina terjun bebas menjadi hanya Rp 5 triliun, turun 81 persen dibandingkan kuartal III 2017 sebesar US$ 1,99 miliar (Rp 26,8 triliun).

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here