Direktur Esekutif IRESS, Marwan Batubara. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak untuk menunda penerbitan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) baru sebagai pengganti UU Minerba No.4/2009. Dengan begitu, Pemerintah bisa kembali melakukan kajian yang lebih komprehensif atas permasalahan yang terjadi di sektor pertambangan.

“Penundaan dibutuhkan agar dapat dilakukannya kajian yang lebih komprehensif atas seluruh permasalahan, termasuk menjamin keberpihakan yang lebih jelas kepada BUMN dalam mengusahakan dan mengelola sumber daya mineral dan batubara nasional,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, Kamis (12/7).

Menurut Marwan, dalam draf RUU yang telah disiapkan Pemerintah untuk segera ditetapkan, ditemukan berbagai dampak negatif yang dapat terjadi. Jika Pemerintah tetap memaksakan RUU Minerba yang terdiri dari 174 pasal tersebut bulan Oktober 2018 nanti, dia menyatakan khawatir bisa berakibat fatal bagi pengelolaan minerba.

Pada awal Juli 2018 lalu, IRESS menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menyoal Revisi UU Minerba.” Forum tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar pertambangan sebagai narasumber. Mereka adalah Satya Arinanto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia); Irwandy Arif (Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Ketua IMI); M. Said Didu (Sekjen Kementerian BUMN Periode 2004-2009); Ryad Chairil (Ketua Umum AMMI); Tino Ardhyanto (Ketua Perhapi), dan Iwan Munajat (Pengurus IAGI).

Para peserta FGD sepakat bahwa penguasaan negara melalui pengelolaan tambang minerba oleh BUMN belum diatur dalam RUU minerba secara komprehensif sesuai konstitusi. Tidak hanya itu, ketentuan penguasaan negara dalam RUU sangat minim dan berpotensi mengurangi diperolehnya manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Konsep penguasaan negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara amat penting untuk dipahami dan dituangkan dalam RUU dengan benar. Jika konsep yang notabene merupakan fondasi dari sebuah peraturan perundang-undangan tidak kokoh, maka pengaturan di dalam perundang-undangan tersebut akan menjadi rapuh,” papar Marwan.

IRESS menyimpulkan bahwa peserta FGD sepakat meminta kepada Pemerintah dan DPR RI, berdasarkan draf RUU yang ada sekarang, untuk menunda pembentukan UU Minerba yang baru pada tahun ini. RUU Minerba harus terlebih dahulu dipersiapkan sesuai mekanisme dan kaidah-kaidah yang diatur dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Perlu dilakukan kajian atas RUU Minerba yang lebih mendalam untuk bisa mengatur proses pengolahan dan pengusahaan minerba yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. RUU Minerba wajib menegaskan peran BUMN yang lebih dominan dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya minerba sesuai amanat konstitusi,” tegas Marwan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Metalurgi dan Material Indonesia (AMMI), Ryad Chairil, meminta penegasan dalam RUU Minerba terkait kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter) di dalam negeri sebagai basis untuk mendukung industri manufaktur di Indonesia. RUU Minerba terlihat masih membuka ruang ekspor bijih mineral ke luar negeri yang tentunya bertentangan dengan Undang Undang Perindustrian.

“AMMI juga memandang bahwa RUU Minerba belum mengakomodasi kepentingan keahlian metalurgi dan material nasional untuk berjaya di negara sendiri,” ujar Ryad.

Menurutnya, RUU Minerba perlu memuat unsur-unsur penguatan struktur BUMN Pertambangan. Kemudian mengamanatkan kegiatan eksplorasi oleh pemerintah atau pun perusahaan dengan insentif tertentu. Penting sekali RUU Minerba memuat poin tentang bagaimana memperkuat posisi BUMN dan bagaimana hak dan kewajiban Pemda dalam pengelolaan.

RUU Minerba yang ada saat ini kurang mencerminkan pengelolaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, bahkan berpotensi menimbulkan eksploitasi besar-besaran tanpa kendali, sehingga layak untuk ditolak.

“Poin-poin RUU Minerba yang ada saat ini dikhawatirkan akan menimbulkan eksploitasi besar-besaran sumber daya minerba tanpa memperhatikan aspek sosial, perlindungan lingkungan, serta konservasi minerba bagi generasi mendatang,” kata Ryad.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here