Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak untuk segera membatalkan rencana revisi ke-6 Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasalnya, rencana revisi tersebut ditenggarai bertujuan mengakomodasi perpanjangan pengelolaan operasi sejumlah tambang besar batubara yang akan berakhir kontraknya.

Menurut Indonesia Resources Studies (IRESS), hasil revisi itu bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan melanggar ketentuan Undang-undang Minerba No.4/2009. Tidak hanya itu, ketentuan dalam revisi tersebut juga diyakini bakal merugikan keuangan negara, serta patut diduga sarat dengan tindak KKN.

“Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan, maka rakyat harus melakukan perlawanan dan Presiden Jokowi pun layak untuk diproses menuju pemakzulan sesuai Pasal 7 UUD 1945,” Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, Kamis (15/11).

Menurut Marwan, rencana revisi PP No.23/2010 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar sumber daya alam dikuasai negara dan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pengelolaannya harus dijalankan BUMN. Dengan demikian, akan diperoleh manfaat pemilikan SDA minerba bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Jika revisi PP No.23/2018 tetap terjadi, maka manfaat bagi kemakmuran rakyat berkurang dan pihak yang paling diuntungkan adalah para kontraktor tambang batubara, yang selama ini telah menikmati keuntungan sangat besar dari kekayaan milik negara. Ketidakadilan ini harus dihentikan!” tegasnya.

Marwan menjelaskan, terlihat dengan jelas rencana revisi PP No.23/2010 juga bertentangan dengan sejumlah ketentuan UU No.4/2009 tentang Minerba, yakni Pasal 83, Pasal 169 dan Pasal 171. Menurut Pasal 83, luas maksimal IUPK Operasi Produksi hanya 15.000 ha. Selain berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan dalam KK dan PKP2B dengan ketentuan dalam UU Minerba, pemegang kontrak KK dan PKP2B tidak mempunyai hak sama sekali untuk memperoleh perpanjangan usaha pertambangan secara otomatis saat kontrak berakhir, walaupun bentuk kerja samanya berubah menjadi IUPK. UU Minerba tidak mengenal adanya perpanjangan KK/PKP2B.

Setelah berakhirnya masa berlaku suatu kontrak (KK atau PKP2B), Pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk tidak memperpanjang kontrak. Seluruh wilayah kerja (WK) tambang yang tadinya dikelola kontraktor harus dikembalikan kepada negara. Negara berkuasa penuh atas WK tambang, yang kemudian berubah menjadi wilayah pencadangan negara (WPN).

Pengelolaan lebih lanjut atas WPN diproses melalui tender dengan persetujuan DPR. Sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis negara, dan terutama guna menjamin ketahanan energi nasional, maka sudah seharusnya pengelolaan atas WPN tersebut dilakukan oleh BUMN.

Lebih lanjut, pengelolaan WPN hasil dari PKP2B yang kontraknya berakhir harus dilakukan oleh suatu BUMN khusus yang 100 persen sahamnya dimiliki negara, dan dapat digabungkan menjadi salah satu anggota Holding BUMN Tambang. Dengan demikian, pasokan energi batubara untuk PLN dan industri dalam negeri akan lebih terjamin, bertarif khusus dan berkelanjutan, serta bebas potensi penyelewengan dan praktik-praktik tidak prudent yang rawan terjadi seperti selama ini.

Marwan menduga rencana revisi PP No.23/2010 bertujuan mengakomodasi perpanjangan pengelolaan operasi sejumlah tambang besar batubara oleh pengusaha PKP2B generasi pertama yang akan berakhir kontraknya dalam beberapa tahun mendatang. Perpanjangan pengelolaan itu akan dilakukan melalui penerbitan izin/IUPK. Kontraktor-kontraktor tersebut antara lain adalah PT Tanito Harum (yang kontraknya berakhir tahun 2019), PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022), PT Kideco Jaya Agung (2022) dan PT Berau Coal (2025).

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan bahwa perubahan PP No.23/2010 dilakukan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan kepastian berusaha bagi pemegang KK dan PKP2B. Selain itu, dikemukakan pula adanya potensi penurunan pendapatan negara jika WK-WK tambang tersebut dikelola BUMN.

“Tentu saja argumentasi dan alasan yang dikemukakan tersebut sangat absurd dan mengada-ada, dan jelas sarat dengan kepentingan untuk mengakomodasi agenda sempit para pengusaha dan kepentingan oligarki penguasa-pengusaha,” ujar Marwan.

Padahal, paparnya, jika WK-WK tambang tersebut dikembalikan kepada negara, maka negara akan mendapat pemasukan keuangan ratusan triliun rupiah, tanpa harus membayar 1 Rp pun!

Sangat ironis, di saat ingin memiliki 51 persen saham Freeport, Pemerintah bersedia membayar sangat mahal dan berlebihan hingga US$ 3,85 miliar. PT Inalum pun demikian sulit untuk menerbitkan surat hutang atau mendapatkan dukungan pemberi hutang. Bagaimana mungkin Pemerintah melewatkan kesempatan yang sangat besar di depan mata ini, sambil terlibat aktif merekayasa revisi peraturan dan memfabrikasi kebohongan publik?

IRESS sangat yakin bahwa rencana revisi PP No.23/2010 sarat dengan prilaku moral hazard dan dugaan KKN oleh oknum-oknum penguasa dan pengusaha, sehingga berpotensi merugikan negara ratusan triliun rupiah. Rente yang beredar untuk memuluskan rencana busuk tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkuasa untuk menjadi sumber logistik guna memenangkan Pemilu dan Pilpres 2019.

“Oleh sebab itu, IRESS mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk melakukan perlawanan yang berkesinambungan! Kita Rakyat Indonesia bukanlah para sontoloyo yang akan diam jika terus ditipu dan dizolimi!” tegas Marwan.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here