Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen G. Agustiawan.

Jakarta, Petrominer – Indonesian Resources Studies (IRESS) menyatakan bahwa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen G. Agustiawan, telah dikriminalisasi dan menjadi korban kezoliman dalam kasus investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia 2009. Dalam kasus pidana tersebut, diduga ada motif tertentu yang menjadi latar belakang sehingga terkesan kasus tersebut dipaksakan.

“IRESS menganggap kriminalisasi risiko korporasi dalam Akuisisi Blok BMG Australia 2009 adalah langkah mundur penegakan hukum Indonesia. Tidak sepatunya Karen yang telah menunjukkan prestasi tinggi dan berjasa menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang sangat menguntungkan negara selama periode kepemimpinannya, justru harus dihukum dalam proses peradilan sesat. Jangan-jangan ada motif busuk dan penggunaan wewenang ala preman di balik peradilan sesat ini,” ujar Direktur Eksekutif IRES, Marwan Batubara, Kamis (9/5).

Hingga kini, Karen sedang menjalani persidangan dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga ada penyimpangan dalam pengambilan keputusan investasi Blok BMG oleh Pertamina. Kejagung menduga investasi 10 persen saham pada Blok BMG tidak sesuai dengan pedoman, tanpa studi kelayakan yang lengkap dan tidak didasari persetujuan Dewan Komisaris Petamina. Untuk itu Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan telah dijadikan tersangka pada Maret 2018.

Atas keputusan investasi di Blok BMG, Karen dituduh telah merugikan negara sekitar Rp 586 miliar. Padahal berdasarkan hasil audit oleh BPK, Pertamina justru tidak mengalami kerugian atau tidak ada kerugian negara pada investasi tersebut. Kejagung memperoleh angka kerugian negara berdasarkan perhitungan oleh sebuah kantor akuntan publik (KAP).

Padahal, menurut Marwan, selama menjabat sebagai Dirut Pertamina, Karen justru telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari berbagai prestasi yang diraih oleh Pertamina selama masa jabatannya yaitu perolehan laba US$ 13,2 miliar (tahun 2013) dan raihan sebagai perusahaan peringkat ke-122 Fortune Global-500 (2013). Pertamina adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang pernah masuk dalam peringkat ke-122 Global-500 hingga saat ini.

IRESS juga mengapresiasi sikap Karen yang sangat menguntungkan Pertamina dan NKRI saat berlangsungnya proses perpanjangan Blok Mahakam antara 2012-2015. Karen telah bersikap sangat tegar/firm bahwa Blok Mahakam harus dikelola oleh BUMN/Pertamina, agar manfaat maksimum dapat diperoleh oleh negara.

“Saat itu, Karen berani berbeda sikap dengan Menteri ESDM Jero Wacik yang lebih memihak kepada Total dan Inpex untuk melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam. Sikap Karen tersebut akhirnya disetujui Menteri ESDM Sudirman Said pada Maret 2015, yang memastikan bahwa pengelolaan Blok Mahakam siserahkan kepada Pertamina,” tegasnya.

Dengan berbagai prestasi yang disebutkan di atas di satu sisi, dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan di sisi lain, maka menjadi tanda tanya mengapa Karen dijadikan sebagai tersangka dalam kasus investasi Blok BMG tersebut. Dikhawatirkan, jangan-jangan ada motif tertentu yang menjadi latar belakang, sehingga terkesan bahwa kasus tersebut dipaksakan.

Bagi IRESS, tampaknya dalam kasus ini, Karen telah dikriminalisasi dan menjadi korban kezoliman. Faktanya, bisnis di sektor migas adalah bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, namun sekaligus juga berpotensi menimbulkan kerugian yang besar pula. Dalam bisnis migas yang digeluti Pertamina, terkandung faktor risiko yang besar. Jika kebijakan dan pengambilan keputusan oleh manajemen Pertamina atas investasi Blok BMG telah melewati proses yang berlaku umum dan sesuai pula dengan AD/ART perusahaan, maka risiko yang timbul setelahnya merupakan hal yang patut diterima dan dimaklumi.

Satu yang sangat penting disadari adalah bahwa kebijakan dan keputusan Karen pada hakekatnya merupakan perwujudan aksi korporasi untuk mengambil Participating Interest (PI) atas Blok BMG. Hal ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan pidana. Partisipasi Pertamina di sini juga dilakukan untuk dan atas nama kepentingan korporasi, bukan kepentingan pribadi.

Perbuatan pengambilaihan PI diatas merupakan keinginan perseroan dalam rangka meningkatkan cadangan dan produksi minyak mentah yang sejalan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009. Sebagaimana di ketahui, Perseroan diwajibkan untuk menjamin kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Artinya, perbuatan tersebut adalah dalam rangka penugasan Pemerintah untuk mengamankan pasokan BBM Nasional dan merupakan bisnis murni sebagai pelaksanaan prinsip fiduciary duty jajaran direksi.

Selain itu, keputusan untuk mengambil alih PI di atas merupakan pelaksanaan doktrin atau prinsip Business Judgement Rule (BJR) dalam UU Perseroan Terbatas. Prinsip ini merupakan cermin kemandirian dan diskresi dari direksi perseroan dalam memberikan putusan bisnisnya yang sekaligus merupakan perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

IRESS menganggap kriminalisasi risiko korporasi dalam Akuisisi Blok BMG Australia 2009 adalah langkah mundur penegakan hukum Indonesia. Tampaknya peradilan sesat telah terjadi pada kasus Blok BMG ini. Tidak sepatunya Karen yang telah menunjukkan prestasi tinggi dan berjasa pula menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang sangat menguntungkan negara selama periode kepemimpinannya, justru harus dihukum dalam proses peradilan sesat.

“Jangan-jangan ada motif busuk dan penggunaan wewenang ala preman dibalik peradilan sesat ini. Jokowi harus menghentikan praktek busuk tersebut dan pengadilan harus membebaskan Karen!” tegas Marwan.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here