Direktur Esekutif IRESS, Marwan Batubara. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Presiden Joko Widodo didesak untuk segera membatalkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja Samanya (KKS-nya). Alasannya, kebijakan itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, menghambat peningkatan ketahanan energi nasional dan melanggengkan penguasaan SDA migas oleh asing, serta mengurangi potensi penerimaan negara sektor migas.

“Pemberlakuan Permen ESDM No.23/2018 juga menghambat dominasi BUMN untuk menjadi tuan di negeri sendiri dan menunjukkan sikap inferior bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, Senin (7/5).

Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No.23/2018 pada tanggal 24 April 2018 lalu untuk menggantikan Permen ESDM No.15/2015.

Menurut Marwan, penerbitan Permen ESDM No.23/2018 ini dengan sengaja ditujukan untuk memberi jalan mulus kepada kontraktor asing (existing) untuk melanjutkan pengelolaan wilayah kerja (WK) migas yang KKS-nya berakhir, seperti tertuang pada Pasal 2 Permen No.23/2018. Padahal, pada Pasal 2 Permen ESDM No.15/2015, pengelolaan WK migas diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN/Pertamina.

Padahal, Presiden Jokowi pernah mengatakan akan menjadikan Pertamina sebagai tuan di negeri sendiri dan mengungguli Petronas dalam lima tahun ke depan. Begitu pula Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyatakan kontrak-kontrak migas yang telah berusia di atas 25 tahun seharusnya tidak diperpanjang. Namun ternyata ketentuan Permen ESDM No.23/2018 justru bertolak belakang dengan visi dan sikap Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

“Sadarkah Presiden dengan apa yang telah diucapkan dan berupaya optimal untuk mewujudkan? Apakah Presiden terlibat dan telah merestui penerbitan Permen No.23/2018 tersebut?” tanya Marwan.

Jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 sebagai hasil judicial review atas UU Migas No.22/2001, maka pengelolaan WK-WK migas hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 UDD 1945 tentang 5 aspek penguasaan negara yang harus berada di tangan Pemerintah dan DPR, yakni pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.

Oleh sebab itu, jelas Marwan, jika Pemerintahan Jokowi masih mengakui keberadaan dan berlakunya UUD 1945, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan WK-WK yang berakhir KKS-nya kepada BUMN/Pertamina. Jangankan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM, bahkan ketentuan dalam UU Migas pun harus tunduk kepada amanat konstitusi. Sehingga, tanpa mempertimbangkan argumentasi lain, atau konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” pada Permen ESDM No.23 tersebut, maka secara otomatis Permen ESDM No.23/2018 harus batal demi hukum.

“Karena itulah, IRESS mendesak agar Permen ESDM No.23/2018 segera dicabut! Jika tidak, maka akan terbuka peluang terjadinya pelanggaran konstitusi dan KKN yang dapat berujung kepada proses pemakzulan terhadap pemimpin yang berkuasa,” tegasnya.

IRESS juga menghimbau DPR, MPR dan seluruh rakyat untuk menggugat dan membatalkan Permen No.23/2018 tersebut dan mengembalikan hak pengelolaan SDA milik negara kepada BUMN sesuai konstitusi. Pada saat yang sama IRESS juga meminta KPK untuk memantau secara seksama proses negosiasi perpanjangan kontrak-kontrak migas dan minerba (misalnya Freeport dan PKP2B) yang sedang berlangsung, karena berpotensi terjadinya KKN dan perburuan rente, termasuk pengumpulan logistik Pemilu 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here