by
Tag: Freeport Indonesia
-
Saham Tiga BUMN Tambang Resmi Dialihkan ke Inalum
Jakarta, Petrominer – Menteri BUMN Rini M Soemarno resmi menandatangani akta pengalihan saham seri B yang terdiri atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65 persen, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02 persen, PT Timah Tbk sebesar 65 persen, serta 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum (Persero). Ini dalam…
-
IUPK Freeport Diperpanjang 3 Bulan Lagi
Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk kembali memperpanjang Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia selama tiga bulan ke depan. Dengan begitu, izin sementara yang seharusnya berakhir Selasa besok (10/10), akan diperpanjang hingga 10 Januari 2018 mendatang. “IUPK Freeport kita akan kasih tiga bulan saja,” ujar Menteri…
by
-
Negosiasi Freeport: Babak Baru Yang Semu?
Jakarta, Petrominer – Pemerintah diminta merinci lebih lanjut hasil perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Ketentuan kewajiban divestasi dan pembangunan smelter bukanlah hal baru, karena telah tercantum di dalam Kontrak Karya dan persetujuan sebelumnya. Secara umum, Pemerintah dan Freeport McMoran menyatakan telah mencapai kesepakatan dalam hal perubahan bentuk landasan hukum pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya…
by
-
Freeport Harus Tunduk Hasil Renegosiasi
Jakarta, Petrominer – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, menyambut positif hasil kesepakatan renegosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, yang harus ditekankan adalah bagaimana kesepakatan-kesepakatan penting tersebut dilaksanakan secara konsisten. “Kita mengapresiasi hasil kesepakatan itu. Pemerintah tetap harus tegas dan Freeport harus tunduk atas hasil renegosiasi tersebut. Kini saatnya…
by
-
Pemerintah Jokowi Mewarisi Lagi Masalah Freeport
Jakarta, Petrominer – Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menegaskan bahwa dengan disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara Pemerintah Indonesia PT Freeport Indonesia (PTFI) sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Alasannya, poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut mengandung masalah. Ahmad Redi menyatakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada…
by
-
Akhirnya, Freeport Indonesia Mau Divestasi 51 Persen
Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya mencapai kata sepakat terhadap masa depan pengelolan tambang di Papua. Salah satunya adalah kesediaan PTFI untuk melakukan divestasi sahamnya hingga 51 persen. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, poin ini sesuai dengan keinginan dari Pemerintah Indonesia. Ini mandat Presiden Joko Widodo…
by
-
Freeport Mengutuk Insiden Keamanan di Timika
Jakarta, Petrominer – PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama otoritas lokal mengutuk aksi melawan hukum yang dilakukan massa yang memblokade akses utama ke wilayah kerja PTFI di Checkpoint 28 dan Terminal Bus Gorong-gorong Timika. Dalam insiden yang terjadi Sabtu malam (19/8), massa sempat melakukan pembakaran sejumlah kendaraan dan bangunan sebelum dapat dikendalikan oleh aparat keamanan pada…
by
-
DPR Diminta Aktif Awasi Perundingan Freeport
Jakarta, Petrominer — Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didesak untuk berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu, proses dan hasilnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, menegaskan bahwa…
by
-
Pemerintah Diminta Tidak Tunduk Dalam Renegosiasi Freeport
Jakarta, Petrominer — Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dalam proses renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk itu, Pemerintah diminta memegang teguh kedaulatan negara dan tunduk terhadap aturan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Pemerintah Indonesia harus menjaga kewibawaan negara…
by
-
Tindak Tegas Kerugian dari Indikasi Pelanggaran Lingkungan Freeport
Jakarta, Petrominer — Pemerintah didesak untuk menindaklanjuti potensi kerugian dari indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Indikasi pelanggaran itu ditengarai telah menimbulkan kerugian senilai Rp 185 triliun. Desakan itu disampaikan Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, yang didasarkan pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Penerapan Kontrak Karya Freeport Indonesia tahun 2013-2015.…
by
