Jakarta, Petrominer — Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didesak untuk berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu, proses dan hasilnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, menegaskan bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya, DPR seharusnya lebih berperan secara aktif untuk memastikan proses atau pun hasil negosiasi antara Pemerintah dengan PTFI tidak bertentangan dengan UU Minerba maupun kepentingan nasional.
“DPR jangan sampai hanya jadi “tukang stempel” menyetujui apapun hasil negosiasi pemerintah dengan PTFI,” ujar Aryanto, Selasa (11/7).
Sebelumnya, PWYP Indonesia mendesak Pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia dalam proses renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk itu, Pemerintah diminta memegang teguh kedaulatan negara dan tunduk terhadap UU Minerba.
“Pemerintah Indonesia harus menjaga kewibawaan negara dan tidak boleh ‘tunduk’ kepada kepada kepentingan PTFI yang merugikan kepentingan negara dan cenderung bertentangan dengan UU Minerba,” ujar Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Maryati Abdullah.
Tinggalkan Balasan