Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi' Munawar

Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar, mendesak Pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu penerapan skema gross split PSC secara cermat. Kajian tersebut sebaiknya dilakukan melalui uji publik bersama pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Rofi, skema gross split jika diperhatikan cukup banyak menuai kritik dari kalangan pemangku kepentingan di sektor migas. Utamanya kalangan asosiasi, penggiat energi maupun Dewan Energi Nasional (DEN) karena dianggap tidak selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“Ada baiknya Pemerintah duduk bersama dan melakukan uji publik untuk mengkaji skema ini secara komprehensif dan serius. Dengan begitu bisa ditemukan solusi terbaik,” ucap Legislator asal Jawa Timur ini dalam keterangan pers yang diterima Petrominer, Jum’at, (30/12).

Dia menjelaskan, skema gross split pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan administrasi aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas). Namun jangan sampai skema ini justru dapat membuat peran negara atas SDA-nya jadi berkurang dari 85 persen ke 50 persen.

Apabila nanti skema gross split diterapkan, jelas Rofi, harus dipastikan keuangan negara tidak terganggu karena telah terjadi perubahan sistem. Jangan sampai skema ini diterapkan hanya untuk semata-mata menutupi shortfall pajak dan kerumitan sistem cost recovery.

“Sejatinya bisa jadi skema gross split dalam waktu singkat akan meningkatkan pendapatan negara, namun sangat mungkin jika tidak dicermati akan mengorbankan potensi kekayaan alam Indonesia,” paparnya.

Rofi menegaskan, sebaiknya perlu dipastikan bahwa sistem apapun yang diterapkan, Negara harus hadir sebagai pemegang kekuasaan kekayaan alam Indonesia. Negara tidak boleh ditempatkan sejajar dengan kontraktor, dan proses eksploitasi migas juga harus tetap memperhatikan aspek kedaulatan energi.

Menurutnya, sebelum memberlakukan skema gross split, Pemerintah perlu melakukan simulasi perhitungan pendapatan negara. Jangan sampai penerimaan negara dengan skema gross split malah berkurang dibanding dengan sistem PSC. Simulasi ini juga harus memperhitungkan efek pajak yang dibebankan pada kontraktor berupa corporate income tax dan branch profit tax.

“Hal ini penting untuk menjaga tingkat profitabilitas kontraktor yang akan berpengaruh besar dalam menumbuhkan minat dan iklim investasi di sektor migas. Sebelum skema gross split diterapkan, Pemerintah sebaiknya melakukan penelitian terhadap biaya riel produksi migas serta melakukan simulasi yang akurat terhadap besaran pendapatan negara,” ujar Rofi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here