Inas Nasrullah Zubir

Jakarta, Petrominer — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia cukup geram menyambut keluarnya aturan terbaru mengenai pemindahantanganan atau penjualan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, Pemerintah bisa begitu saja menjual asset BUMN tanpa minta persetujuan dari DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, aturan tersebut bisa berbahaya. Apalagi jika sampai dialihkan ke perusahaan swasta atau asing.

“(Dengan aturan tersebut) bisa terjadi pemindahtanganan aset BUMN kepada Perseroan Terbatas, baik milik BUMN maupun Swasta lain-nya bahkan asing dengan cara dijadikan penyertaan modal negara dalam suatu perusahaan,” kata Inas, Jum’at malam (13/1).

Dia memberikan contoh BUMN seperti PT Pertamina (Persero) bisa saja dialihkan ke perusahaan asing dengan mekanisme penyertaan modal negara. Bisa saja suatu saat aset negara di Pertamina dijadikan penyertaan modal negara di Chevron Indonesia.

“Aturan ini sangat berbahaya. Karena aset negara bisa pindah ke perusahaan asing,” tegas Inas.

Penyertaan Modal Negara (PMN) tanpa mekanisme APBN, menurutnya, berarti bisa juga negara memberikan suntikan modal ke perusahaan asing atau swasta lainnya. Ini jelas menabrak UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Seperti dilaporkan sebelumnya, Pemerintah baru saja merilis PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Pasal 2A PP tersebut menuai banyak kontra. Pasal ini menyebutkan negara bisa melepaskan kepemilikannya di sebuah perusahaan tanpa melalui persetujuan DPR.

Berikut PP 72 tahun 2016 pasal 2A:

(1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Padahal UU No. 19/2003 menyebutkan bahwa yang namanya BUMN adalah seluruh atau sebagian besar sahamnya milik negara,” tegas Inas.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here