PetroMiner

Kategori: Upstream

Rubrik upstream berisi artikel seputar kegiatan usaha hulu migas

  • Terkait PP No.72/2016, Komisi VI Panggil Pemerintah

    Terkait PP No.72/2016, Komisi VI Panggil Pemerintah

    Jakarta, Petrominer — Komisi VI DPR RI berencana segera memanggil Pemerintah dan minta penjelasan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan baru ini tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Menurut Komisi VI, aturan yang baru…

    by

    Sony Andes
  • Menteri ESDM: Target Lifting Minyak Harus Naik
    ,

    Menteri ESDM: Target Lifting Minyak Harus Naik

    Cepu, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menegaskan bahwa produksi minyak nasional harus dapat ditingkatkan dan bahkan melebihi target lifting minyak tahun 2017 yang telah ditetapkan. “Kalau Pemerintah maunya produksi minyak lebih besar lebih baik, supaya lifting-nya bagus,” tutur Jonan ketika meninjau lapangan Banyu Urip yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited…

    by

    Sony Andes
  • Pekerja SKK Migas Sambut Baik Gross Split
    ,

    Pekerja SKK Migas Sambut Baik Gross Split

    Jakarta, Petrominer — Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas (SP SKK Migas) menyabut baik penerapan Production Sharing Contract berdasarkan Gross Split. Mereka menyatakan akan terus meningkatkan kerjasama yang erat dengan lembaga terkait dan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sehinggga produksi migas nasional dapat terus terjaga. “Sejak tanggal 18 Januari…

    by

    Prismono
  • ,

    Pertamina Kelola WK Migas Yang Habis Kontraknya

    Jakarta, Petrominer — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkeinginan memperkuat perusahaan minyak dan gas bumi (migas) nasional (National Oil Company/NOC). Salah upaya yang dilakukan adalah dengan menawarkan wilayah kerja migas yang akan habis masa kontraknya kepada PT Pertamina (Persero). Upaya memperkuat perusahaan migas nasional dilakukan dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional dan mengamankan penerimaan negara.…

    by

    Sony Andes
  • Pertamina Tandatangani Perpanjangan Kontrak Blok ONWJ
    ,

    Pertamina Tandatangani Perpanjangan Kontrak Blok ONWJ

    Jakarta, Petrominer — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas (SKK Migas) dan PT Pertamina (Persero) menandatangani perpanjangan Kontrak Bagi Hasil Blok Offshore North West Java (ONWJ) dengan pola Bagi Hasil Gross Split. Blok migas di utara lepas pantai Jawa Barat ini diakuisisi Pertamina sejak Juli 2009 dan kontraknya akan diperpanjang sampai tahun…

    by

    Sony Andes
  • Pertamina Akselerasi Pengembangan Pekerja dengan TDA
    , ,

    Pertamina Akselerasi Pengembangan Pekerja dengan TDA

    Yogyakarta, Petrominer — PT Pertamina (Persero) menformulasikan dan menerapkan program Talent Development Acceleration (TDA) untuk mempercepat proses pengembangan kapasitas para pekerjanya. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi tantangan perusahaan dalam upaya mencapai visi sebagai World Class Energy Company. Menurut Direktur SDM, IT, dan Umum Pertamina, Dwi Wahyu Daryoto, dalam menghadapi berbagai dinamika industri migas dalam konteks kompetisi…

    by

    Prismono
  • DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang PP 72/2016
    ,

    DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang PP 72/2016

    Jakarta, Petrominer — Komisi XI DPR RI minta Pemerintah meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Pemerintah juga diminta untuk memberikan penjelasan kepada DPR mengenai substansi dan esensi dari PP tersebut. Terbitnya PP Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…

    by

    Sony Andes
  • PP 72/2016 Cacat Hukum dan Sangat Berbahaya
    ,

    PP 72/2016 Cacat Hukum dan Sangat Berbahaya

    Jakarta, Petrominer — Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada Tri Widodo mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sarat akan kecacatan hukum. Aturan baru yang berlaku sejak 30 Desember 2016 lalu itu…

    by

    Sony Andes
  • Dipotong, Pengawasan DPR Atas Kementerian BUMN
    ,

    Dipotong, Pengawasan DPR Atas Kementerian BUMN

    Jakarta, Petrominer — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengkritik keras langkah Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana tertuang dalam PP No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung tahun 2016 lalu. Menurut Fadli Zon, PP No. 72/2016, yang melonggarkan tata cara penyertaan modal negara…

    by

    Sony Andes
  • PP 72/2016 Bisa Jual Aset BUMN ke Swasta
    ,

    PP 72/2016 Bisa Jual Aset BUMN ke Swasta

    Jakarta, Petrominer — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia cukup geram menyambut keluarnya aturan terbaru mengenai pemindahantanganan atau penjualan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, Pemerintah bisa begitu saja menjual asset BUMN tanpa minta persetujuan dari DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, aturan tersebut bisa berbahaya. Apalagi jika sampai dialihkan ke…

    by

    Sony Andes

Recent Posts