
Jakarta, Petrominer – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan kembali komitmen membela PT Pertamina (Persero) dari berbagai tekanan dan upaya yang berpotensi melemahkan posisi Pertamina di sektor strategis energi. Hal ini sejalan dengan sikap FSPPB untuk terus berdiri di garis depan dalam menjaga kedaulatan energi nasional.
Pernyataan ini disampaikan Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menyusul gelombang serangan terhadap Pertamina yang kini semakin intens, baik melalui opini publik maupun media sosial. Malahan, serikat pekerja ini menilai tudingan mengenai buruknya layanan, produk tidak memenuhi standar, hingga isu korupsi merupakan bentuk disinformasi yang terencana dan terarah.
“Sekarang kita memasuki fase pembusukan nama Pertamina. Di media sosial banyak narasi yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan citra perusahaan. Ini bukan kritik konstruktif, melainkan bagian dari agenda global yang ingin menguasai sumber energi Indonesia,” ujar Arie dalam forum diskusi bertajuk “Reintegrasi Pertamina & Isu Energi Nasional 2025,” Kamis (9/10).
Dalam forum diskusi tersebut, FSPPB mendorong agar pengelolaan energi nasional kembali berlandaskan konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut, Arie mengingatkan bahwa peran Pertamina dalam perjalanan bangsa sudah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Saat itu, lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pendapatan sektor migas yang dikelola oleh Pertamina.
“Pertamina bukan sekadar entitas bisnis negara. Perusahaan ini telah menjadi bagian dari sejarah dan tonggak kemandirian ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Arie menekankan lagi sikap FSPPB yang menilai kebijakan liberalisasi energi pasca-reformasi sebagai titik balik melemahnya peran Pertamina. Tekanan lembaga keuangan internasional seperti IMF pada masa krisis moneter membuat sektor energi nasional terjebak dalam mekanisme pasar bebas.
“Dampaknya, masyarakat harus membeli bahan bakar dengan harga pasar, sementara beban subsidi pemerintah terus meningkat,” ujarnya mengingatkan.
Di akhir diskusi, Arie berpesan bahwa mempertahankan Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. Saat ini, FSPPB tengah menggalang kerja sama lintas elemen masyarakat untuk memperkuat gerakan penyelamatan Pertamina dari tekanan eksternal.
“Seruan Selamatkan Pertamina bukan slogan kosong. Ini komitmen untuk melindungi generasi Indonesia dari ketergantungan terhadap energi asing,” tandasnya.
























