by
Tag: UU Migas
-
Pembahasan RUU Migas Harus Ada Batas Waktunya
Jakarta, Petrominer – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta DPR RI membuat batasan waktu sebagai patokan dalam pembahasan revisi Undang-Undang No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Dengan begitu, tidak berlarut-larut pembahasannya dan bisa segera tuntas. Permintaan tersebut disampaikan karena keprihatinan KAMMI terhadap kondisi hulu migas nasional yang kian memprihatinkan, dengan ditandai menurunnya jumlah…
-
Revisi UU Migas Untuk Ketahanan Energi
Jakarta, Petrominer — Komisi VII DPR RI telah mendapat beragam masukan dalam upaya merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Salah satunya dari The Habibie Center, yang menilai revisi UU Migas sebagai modal dasar pembangunan negara dan diarahkan untuk mencapai ketahanan energi. Hal lainnya yang perlu direvisi dalam UU…
by
-
Revisi UU Migas Nyaris Luput Perhatian
Jakarta, Petrominer — Di tengah hiruk pikuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, utamanya Pilkada DKI Jakarta, ada satu agenda penting yang nyaris luput atau tidak mendapat perhatian publik luas. Yaitu proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Upaya revisi UU Migas seolah hanya menjadi isu di tingkat…
by
-
DPR Dukung Arcandra Tahar Soal UU Migas
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo menyatakan mendukung pendapat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar terkait revisi undang-undang minyak dan gas bumi (UU Migas). Salah satu poinnya adalah, demi kedaulatan energi, maka PT Pertamina (Persero) sebagai national oil company (NOC) harus ditingkatkan. “Termasuk dengan menjadikan SKK Migas berada…
by
-
APMI Usul Klausul Jasa Penunjang Masuk UU
Jakarta, Petrominer — Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia (APMI) berharap kepada Pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan klausul jasa penunjang hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam revisi Undang-Undang Migas. Klausul ini dianggap sangat penting guna menjaga perusahaan pemboran migas dari ulah nakal Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang kerap…
by
-
Urgensi dan Relevansi Perppu UU Migas
Berdasarkan pemberitaan media, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan revisi UU Migas No. 22/2001 merupakan salah satu dari 10 isu strategis yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah. Untuk itu, disampaikan bahwa pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan DPR untuk meminta inisiatif revisi UU Migas diambilalih pemerintah. Ditargetkan pertemuan itu akan dilakukan…
by
-
Segera Tuntaskan Revisi UU Migas
Jakarta, Petrominer — Pengangkatan Ancandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru mendapat sambutan positif dan dukungan dari industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Seperti yang disampaikan Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) akhir pekan lalu. SP SKK Migas juga…
by
-
UU Migas Baru Untuk Ketahanan Energi
Jakarta, Petrominer — Membentuk Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) baru merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi. Pasalnya, migas masih strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejak terbitnya UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, produksi migas nasional justru terus turun setiap tahunnya, yang mencapai 2%. Akibatnya, dari tahun 2001 hingga…
by
-
Pekerja SKK Migas Dukung Revisi UU Migas Dipercepat
Jakarta, Petrominer — Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) mendukung Pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Dengan begitu, amanat Mahkamah Konstitusi dapat segera dilaksanakan. SP SKK Migas minta jaminan kepastian pekerjaan dan jaminan hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan aturan…
by
-
DPR Didesak Segera Bahas RUU Migas
Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Pasalnya, sampai hari ini tidak ada perkembangan apa pun yang signifikan dari pembahasan RUU migas. Padahal, untuk kesekiankalinya agenda…
by
