Jakarta, Petrominer — Membentuk Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) baru merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi. Pasalnya, migas masih strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sejak terbitnya UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, produksi migas nasional justru terus turun setiap tahunnya, yang mencapai 2%. Akibatnya, dari tahun 2001 hingga tahun 2016, total produksi yang turun mencapai 23%.

Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri, carut marutnya industri hulu-hilir migas Indonesia berpangkal pada UU Migas. “Karena itu, kami mendesak agar revisi UU Migas lebih mengakomodasi kepentingan nasional daripada kepentingan asing dan kelompok-kelompok tertentu,” tegas Noviandri akhir pekan lalu.

Berikut beberapa pokok pikiran terkait UU Migas baru yang disampaikan oleh FSPPB:

Pertama, dalam konteks UU Migas secara menyeluruh, pengelolaan migas harus berorientasi dan menerjemahkan amanat konstitusi UUD 45 Pasal 33 serta tata kelola migas yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Kedua, negara yang memiliki mineral right menyerahkan hak penguasaannya (mining right) dan hak pengusahaannya (economic right) dengan cara memberikan kuasa secara utuh kepada satu BUMN yaitu Pertamina. Kenapa Pertamina? Karena perusahaan ini adalah BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan begitu, tidak usah membentuk BUMN baru lagi.

Ketiga, Pertamina sebagai pemegang kuasa pengusahaan migas harus diberikan pengaturan khusus atau lex specialis. Pertamina di sini harus terintegrasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Pertamina dijadikan sebagai penyangga usaha hulu dan hilir, termasuk gas.

Keempat, badan usaha hilir harus memiliki kualifikasi infrastruktur dan meliputi sampai wilayah tertentu seperti wilayah remote. Sehingga ke depan, untuk PSO memperhitungkan pembangunan infrastruktur sampai ke remote.

Dan yang kelima terkait dengan penetapan bahan bakar PSO harus ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhitungkan secara periodik keterjangkauan harga di konsumen. Salah satunya, FSPPB mengusulkan pricing policy atau juga petroleum fund.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia, Faisal Yusra, menyatakan bahwa dalam menguatkan masalah ketahanan energi maka kuncinya ada pada rancangan UU Migas yang kini tengah dalam proses pembahasan. Pasalnya, minyak masih strategis dalam kehidupan Indonesia. “Karena itu, kita harus mendorong terbentuknya kedaulatan pengelolaan migas Indonesia,” kata Faisal Yusra.

Dia mengakui UU Migas sebagai salah satu pengejawantahan pasal 33 UUD 1945. Namun UU tersebut konsultannya adalah pihak asing. Akibatnya, dalam UU Migas disebutkan Pertamina sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang lain.

“Di satu lain Pertamina harus bersaing dengan perusahaan migas asing, namun di sisi lain Pertamina dibebani untuk menyediakan cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM),” tegas Faisal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here