Jakarta, Petrominer — Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) mendukung Pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Dengan begitu, amanat Mahkamah Konstitusi dapat segera dilaksanakan.

SP SKK Migas minta jaminan kepastian pekerjaan dan jaminan hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku jika terjadi perubahan sistem kelembagaan, dari yang saat ini hanya sementara menjadi permanen. Mereka juga mendesak dibentuknya badan pengelola energi di bawah Presiden.

“Kami mengabdi untuk negara selama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) hingga dibubarkan, dan sekarang kami mengabdi untuk negara di dalam lembaga sementara yang bernama SKK Migas. Kami ingin ada kepastian hukum bagi investor dan kami ingin ada kepastian dalam bekerja. Karena itu kami mendukung Pemerintah dan DPR segera mempercepat pengesahan revisi UU Migas,” kata Ketua SP SKK Migas, Dedi Suryadi, dalam siaran pers, Sabtu, (4/6).

Saat ini, menurut Dedi, muncul ketidakpastian dan keraguan baik di kalangan pekerja SKK Migas maupun investor di sektor hulu migas. Itu terkait dengan status lembaga SKK Migas yang masih bersifat sementara.

“Kami mengusulkan dibentuk sebuah lembaga permanen untuk mengelola energi, yang posisinya langsung di bawah Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Energi, baik minyak dan gas bumi atau lainnya, saat ini tidak bisa lagi diperlakukan sebagai komoditi. Energi harus diperlakukan sebagai sebuah alat untuk membangun ketahanan energi nasional untuk kelangsungan hidup Bangsa Indonesia di masa-masa mendatang.

“Energi migas tidak bisa lagi diperlakukan sebagai alat untuk mendapatkan penerimaan Negara. Energi migas harus digunakan untuk mendorong peningkatan industri Nasional, harus digunakan untuk pertumbuhgan kemampuan Bangsa Indonesia. Karena itu tugas kami sekarang adalah Membesarkan Bangsa,” tegas Dedi.

Salah satu contoh dan alasan Badan atau Lembaga Pengelola Energi harus dibentuk dan berada di bawah Presiden adalah keputusan Blok Masela yang diputuskan oleh Presiden langsung, harus dikembangkan di darat demi kepentingan Bangsa yang lebih besar.

“Dengan contoh tersebut, maka ke depan tidak bisa lagi posisi Badan atau Lembaga Pengelola Energi di bawah Menteri atau di bawah Perusahaan Terbatas (Persero). Keputusan Masela menunjukkan bahwa pengelolaan energi harus berada langsung di bawah komando Presiden Repunblik Indonesia,” tandasnya.

Mengingat besarnya kepentingan Bangsa Indonesia dalam pengelolaan energi migas serta energi lainnya, SP SKK Migas mendesak agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat pembahasan revisi UU Migas agar bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Jika lembaga SKK Migas menjadi sebuah lembaga permanen, baik menjadi BUMN Khusus atau menjadi salah satu BUMN di bawah Badan Pengelola Energi, maka dapat dipastikan pekerja akan menjadi lebih bersemangat bekerja dan berbakti untuk Negara.

“Kami pastikan jika lembaga ini menjadi permanen maka produksi minyak dan gas bumi Nasional dapat kami tingkatkan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dedi.

Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas melalui amar putusan No. 36/PUU-X/2012 dan menitipkan pengelolan kegiatan usaha hulu migas kepada Menteri. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 membentuk lembaga sementara bernama SKK Migas.

Revisi UU Migas masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2016. Sejak BP Migas dibubarkan tahun 2012 dan dibentuk lembaga sementara SKK Migas, belum terlihat titik terang upaya Pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan revisi RUU Migas untuk membentuk lembaga pengelola energi yang permanen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here