by
Tag: UU Migas
-
Pekerja SKK Migas Dukung Revisi UU Migas Dipercepat
Jakarta, Petrominer — Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) mendukung Pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Dengan begitu, amanat Mahkamah Konstitusi dapat segera dilaksanakan. SP SKK Migas minta jaminan kepastian pekerjaan dan jaminan hak-hak pekerja diberikan sesuai dengan aturan…
-
DPR Didesak Segera Bahas RUU Migas
Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Komisi VII DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Pasalnya, sampai hari ini tidak ada perkembangan apa pun yang signifikan dari pembahasan RUU migas. Padahal, untuk kesekiankalinya agenda…
by
-
Jadikan Pertamina Sebagai NOC Melalui Revisi UU Migas
Jakarta, Petrominer — Upaya merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dianggap sebagai momen yang tepat untuk menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai National Oil Company (NOC). Pasalnya, BUMN ini sudah berpengalaman di bidang tata kelola migas. Revisi UU Migas, yang dinilai sangat liberal ini, diharapkan juga bisa mengembalikan sektor…
by
-
Deklarasi Rebut Kedaulatan Migas Indonesia
Jakarta, Petrominer – Sejumlah akademisi, raja, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pembaruan Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Indonesia mengikrarkan Proklamasi Kedaulatan Migas Indonesia di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jum’at siang (15/4). Proklamasi Kedaulatan Migas Indonesia itu dibacakan oleh Ketua Pusat Studi Hukum, Ekonomi, dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas (Unhas)…
by
-
Tata Kelola Migas Harus Dilaksanakan NOC
Jakarta, Petrominer — Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, menyatakan bahwa tata kelola migas nasional seharusnya dilaksanakan oleh National Oil Company (NOC), bukan oleh lembaga pemerintah seperti BPH Migas dan SKK Migas. Hal itu disampaikan Kurtubi terkait pembahasan revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Untuk itu, dia pun menegaskan harus ditolak…
by
-
UU No.8 Tahun 1971 Masih Relevankah?
Jakarta, Petrominer — UU No.8 Tahun 1971 sering diungkapkan oleh beberapa pihak untuk digunakan kembali seiring kekecewaan beberapa pihak terhadap UU Migas No.11 Tahun 2001 yang di sahkan di jaman Presiden Megawati. UU No 8 Tahun 1971 yang memberikan kewenangan cukup besar kepada Pertamina dalam mengusahakan minyak dan gas bumi di Indonesia: mulai dari eksplorasi,…
by
