by
Tag: Komisi VI
-
BUMN Energi Diminta Ikut Kendalikan Harga Energi
Jakarta, Petrominer – Anggota DPR RI, Nevi Zuairina, minta agar ketahanan energi prioritas arah kebijakannya pada energi baru terbarukan (EBT). Tidak hanya itu, penguasaan sumber energi juga sebaiknya dilakukan oleh negara bukan negara asing. Hal itu disampaikan Nevi dalam pertemuan antara Komisi VI DPR dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jum’at (7/2). “Seharusnya…
-
Laba Bersih Pertamina Tahun 2019 Turun
Jakarta, Petrominer – PT Pertamina (Persero) memperkirakan pendapatan tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, laba bersih yang diraih pun merosot. Kondisi ini tak lepas karena penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sepanjang tahun 2019. Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, Heru Setiawan, menyatakan kinerja keuangan sepanjang tahun 2019 kurang cemerlang. Hal ini…
by
-
PLN Harus Konsisten Lakukan Perawatan
Jakarta, Petromner – Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, menyerukan kepada PT PLN (Persero) untuk tetap konsisten melakukan pengecekan berkala terhadap berbagai fasilitas dan jaringan kelistrikannya. Dengan demikian, kejadian pemadaman total (blackout) kemarin bisa dihindari. “Minimal PLN harus mengadakan cek rutin,” ujar Sartono, Rabu (21/). Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini mengaku pihaknya tetap…
by
-
DPR: Pejabat Publik Harus Bijak Tanggapi Blackout
Jakarta, Petrominer – Peristiwa pemadaman listrik (blackout) seminggu lalu memang telah memancing reaksi dari berbagai pihak. Malahan, ada beberapa yang menempuh jalur hukum untuk menyalurkan keluhannya dengan nilai tuntutan yang tidak tanggung-tanggung, mencapai ratusan triliun rupiah. Meskipun begitu, ada pula berbagai pihak yang menyatakan agar menyikapi peristiwa blackout dengan kepala dingin. Salah satunya Wakil Ketua…
by
-
Diduga Ada Kejanggalan di Holding Migas
Jakarta, Petrominer – Center for Budget Analysis (CBA) mengendus sejumlah kejanggalan dari rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk perusahaan induk (holding) BUMN sektor minyak dan gas bumi (migas). Kebijakan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) telah menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya,…
by
-
Laba Anjlok 87,64 Persen, DPR Panggil PGN
Jakarta, Petrominer – Komisi VI DPR RI berencana memanggil Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN). Pemanggilan ini terkait erat dengan anjloknya laba bersih BUMN tersebut selama lima tahun terakhir, yang mencapai 87,64 persen. “Saya akan sampaikan kepada pimpinan tentang rencana pemanggilan terhadap PGN ini. Setidaknya setelah reses dua minggu, yang dimulai 16 Pebruari…
by
-
Industri Keramik Berpeluang Dapat Harga Gas Kompetitif
Jakarta, Petrominer – Pemerintah mengindikasikan industri keramik termasuk salah satu jenis industri yang berpeluang memperoleh harga gas industri yang lebih kompetitif. Pasalnya, industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan juga daya saingnya cukup tinggi. Menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, industri keramik dipilih mengingat industri tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan seluruh…
by
-
DPR Minta Dilibatkan Dalam Penetapan Komisaris dan Direksi BUMN
Jakarta, Petrominer — Perubahan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan DPR RI. Perubahan UU ini untuk memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan kinerja BUMN, terutama dalam kedudukan strategisnya sebagai “agen perubahan”. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso,…
by
-
DPR Tidak Akan Bahas Holding
Jakarta, Petrominer — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana, menegaskan bahwa pembahasan rencana pembentukan holding energi tidak akan berjalan selama Pemerintah tidak membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016. Pasalnya, kebijakan inilah yang menjadi cikal bakal aturan holding mengenai pengalihan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Azam, Komisi VI DPR secara tegas…
by
-
Melanggar UU, PP No.72/2016 Bisa Digugat
Jakarta, Petrominer — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD mengaku banyak menerima mediasi dari berbagai kalangan yang mempertanyakan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Kebijakan ini diterbitkan akhir tahun 2016 lalu sebagai revisi atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada…
by
