Nevi Zuairina, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS.

Jakarta, Petrominer – Anggota DPR RI, Nevi Zuairina, minta agar ketahanan energi prioritas arah kebijakannya pada energi baru terbarukan (EBT). Tidak hanya itu, penguasaan sumber energi juga sebaiknya dilakukan oleh negara bukan negara asing.

Hal itu disampaikan Nevi dalam pertemuan antara Komisi VI DPR dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jum’at (7/2).

“Seharusnya Bangsa kita tidak semestinya miskin bila pengelolaan sumberdaya alam kita terutama energi dan pangan mampu dikelola dengan baik,” ujar Nevi dalam pertemuan antara Komisi VI DPR dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jum’at (7/2).

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti, alam Indonesia yang begitu kaya dengan sumber mineral, bahan tambang dan sumber minyak bumi, hingga saat ini belum memiliki ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Kondisi ini mengakibatkan efek domino pada alur distribusi logistik hingga energi rumah tangga yang dikelola PT PLN (Persero) dalam bentuk TDL (Tarif dasar Listrik).

Politisi perempuan dari PKS ini membawa suara Fraksinya untuk tetap menolak Kenaikan Tarif Listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA Non RTM dan mendesak BUMN turut berkontribusi membantu Pemerintah untuk memperbaiki data pelanggan dan membuka akses listrik bagi rakyat kecil yang ingin Instalasi baru untuk Daya 450 VA dan 900 VA.

Selain masalah energi berupa listrik, masalah lain berupa disparitas harga LPG nonsubsidi dan bersubsidi yang besar mengakibatkan bocornya LPG bersubsidi ke pasar nonsubsidi. Indonesia masuk dalam 5 besar eksportir dunia, tapi kebutuhan gas untuk rakyat sendiri (LPG) harus impor. Dari tahun 2007 sampai 2012, pengguna LPG sudah mencapai lebih dari dua pertiga rumah tangga di Indonesia yaitu lebih 50 juta rumah tangga.

Tantangan SDM di BUMN mesti mampu mengimbangi berbagai kebutuhan di lapangan sehingga segala tantangan yang ada mampu dirubah menjadi keuntungan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya miminta dengan serius agar BUMN kita, mampu memberikan sumbangsih kepada negara melalui pemerintah sehingga pada tahap selanjutnya pemerintah dapat memastikan pasokan dan stabilitas harga untuk LPG alternatif (ukuran 5,5 kg) untuk masyarakat yang tidak lagi menggunakan LPG ukuran 3 kg bersubsidi. Pada sistem distribusi LPG subsidi secara tertutup, mesti ada data penerima yang jelas dan transparan. Karena ini akan menjamin agar subsidi LPG tepat sasaran dan tepat volume,” ujar Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here