PetroMiner

Tag: FPKS

  • RUU Minerba Harus Kuatkan BUMN Pertambangan
    , ,

    RUU Minerba Harus Kuatkan BUMN Pertambangan

    Jakarta, Petrominer – Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) petambangan terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor tambang dinilai masih sangat kecil dibandingkan kontribusi badan usaha swasta. Untuk itu, Pemerintah perlu mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan agar kontribusinya semakin meningkat di masa-masa yang akan datang. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN…

    by

    Prismono
  • BUMN Energi Diminta Ikut Kendalikan Harga Energi
    , ,

    BUMN Energi Diminta Ikut Kendalikan Harga Energi

    Jakarta, Petrominer – Anggota DPR RI, Nevi Zuairina, minta agar ketahanan energi prioritas arah kebijakannya pada energi baru terbarukan (EBT). Tidak hanya itu, penguasaan sumber energi juga sebaiknya dilakukan oleh negara bukan negara asing. Hal itu disampaikan Nevi dalam pertemuan antara Komisi VI DPR dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jum’at (7/2). “Seharusnya…

    by

    Prismono
  • Omnibus Law Harus Berpihak Pada Masyarakat, Bukan Investor
    , ,

    Omnibus Law Harus Berpihak Pada Masyarakat, Bukan Investor

    Jakarta, Petrominer – Perjalanan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ledia Hanifa Amaliah, menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam…

    by

    Sonny
  • Revisi PP Minerba, Jangan Lupakan Hak Rakyat
    , ,

    Revisi PP Minerba, Jangan Lupakan Hak Rakyat

    Jakarta, Petrominer – Fraksi PKS DPR RI minta Pemerintah agar memperhatikan Undang-Undang dalam merevisi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Isi revisi keenam PP tersebut harus berpihak pada kepentingan rakyat. “PKS akan memantau dinamika pengesahan PP Minerba ini. Beleid ini sangat menentukan arah pengelolaan sumberdaya alam kita ke…

    by

    Prismono
  • Penarikan Subsidi LPG 3 Kg Berpotensi Langgar UU
    , ,

    Penarikan Subsidi LPG 3 Kg Berpotensi Langgar UU

    Jakarta, Petrominer – Rencana Pemerintah menarik subsidi LPG 3 kg dan menggantinya dengan subsidi langsung diperkirakan berimbas pada kenaikan harga bagi masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi. Penarikan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga ini dinilai memberatkan masyarakat. Karena itulah, Fraksi PKS DPR RI menolak dengan tegas rencana tersebut. Dan meminta Pemerintah untuk membatalkannya serta mengganti…

    by

    Prismono
  • PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi LPG 3 kg
    , ,

    PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi LPG 3 kg

    Jakarta, Petrominer – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar berhati-hati membuat rencana untuk menarik subsidi LPG 3 kg mulai semester II tahun 2020 ini. Sebelum menetapkan kebijakan tersebut, tegas Mulyanto, Pemerintah diminta menyiapkan data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi…

    by

    Sonny
  • Tolak Ide Menteri BUMN untuk Batasi Layanan PLN
    , ,

    Tolak Ide Menteri BUMN untuk Batasi Layanan PLN

    Jakarta, Petrominer – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menolak rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membatasi layanan PT PLN (Persero) hanya pada aspek transmisi listrik. Ide pembatasan layanan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Kelistrikan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2016 terkait listrik. Mengutip Keputusan MK,…

    by

    Prismono
  • PKS Tolak Rencana Impor Gas
    , ,

    PKS Tolak Rencana Impor Gas

    Jakarta, Petrominer – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana Pemerintah melakukan impor gas untuk menekan harga jual ke kalangan industri di dalam negeri. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, impor bukan solusi tepat untuk mengatasi harga jual gas yang dinilai masih tinggi. “Pemerintah jangan terjebak oleh permainan spekulan impor yang mengiming-imingi harga murah…

    by

    Prismono
  • Pemerintah Gagal Jaga Keseimbangan Primer APBN
    , ,

    Pemerintah Gagal Jaga Keseimbangan Primer APBN

    Jakarta, Petrominer – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah ke depan memperbaiki keseimbangan primer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Defisit Transaksi Berjalan (DTB) dengan meningkatkan penerimaan dan menyetop impor migas. “Ada dua catatan negatif yang mencolok dari laporan realisasi APBN 2019, yakni soal keseimbangan primer dan defisit transaksi berjalan. Keduanya sangat…

    by

    Prismono
  • Banjir Jabodetabek, Data Potensi Banjir BMKG Tak Akurat?
    ,

    Banjir Jabodetabek, Data Potensi Banjir BMKG Tak Akurat?

    Jakarta, Petrominer – Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mempertanyakan akurasi data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi daerah rawan banjir. “Padahal, berdasarkan data Prakiraan Daerah Potensi Banjir Dasarian I dan II Januari 2020 yang dirilis BMKG di situs resminya, tidak ada potensi banjir besar di Jabodetabek, bahkan DKI Jakarta aman dari…

    by

    Prismono

Recent Posts