Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Jakarta, Petrominer – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah ke depan memperbaiki keseimbangan primer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Defisit Transaksi Berjalan (DTB) dengan meningkatkan penerimaan dan menyetop impor migas.

“Ada dua catatan negatif yang mencolok dari laporan realisasi APBN 2019, yakni soal keseimbangan primer dan defisit transaksi berjalan. Keduanya sangat terkait dengan sektor migas,” ujar Mulyanto, Jum’at (10/1).

Dia menjelaskan, keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Idealnya posisi pendapatan lebih besar dibandingkan belanja negara. Dengan demikian, kondisi keuangan dapat dikatakan aman.

Sementara jika pendapatan lebih kecil dibandingkan belanja, maka untuk membayar bunga hutang diperlukan hutang baru. Ibarat gali lobang, tutup lubang.

“Pada tahun 2018, kesimbangan primer APBN minus Rp 11,5 triliun, sedangkan tahun 2019, sebagaimana dilaporkan pemerintah mencapai minus Rp 77,5 triliun. Anjlok lebih dari 300 persen,” papar Anggota Komisi VII DPR ini.

Penyebabnya selain karena penerimaan pajak yang rendah, menurut Mulyanto, juga karena penerimaan sektor migas yang tidak mencapai target. Ini karena lifting migas yang terus merosot dari tahun ke tahun.

“Tahun 2017, angka lifting minyak kita sebesar 804 ribu barel per hari. Melorot di tahun 2018 menjadi 778 ribu barel per hari. Dan kembali anjlok di tahun 2019, menjadi sebesar 741 ribu barel per hari. Akibatnya penerimaan dari sektor migas terus turun,” tegasnya.

Sementara Defisit Transaksi Berjalan, menurut Mulyanto, mengalami selisih antara nilai ekspor dan impor. Pada tahun 2018 mencapai minus US$ 31,1 miliar dan pada tahun 2019 angkanya relatif tidak jauh berubah.

“Dari nilai defisit ini, kontribusi sektor migas mencapai 30 persen. Ini artinya perdagangan kita tekor terus, terutama sektor migas, khususnya impor minyak olahan,” jelasnya.

Terkait impor minyak olahan, Defisit Transaksi Berjalan mencapai US$ 16 miliar atau setara dengan Rp 230 triliun. Ini bukan angka yang kecil. Dan tentu akan sangat menguras devisa Indonesia.

Menghadapi kondisi ini, Mulyanto menegaskan bahwa seharusnya Pemerintah lebih serius dalam upaya meningkatkan lifting migas dan membangun kilang-kilang domestik baru untuk pengolahan minyak di dalam negeri dalam rangka menyetop impor minyak olahan. Jangan sekedar mengeluh atau berwacana melulu soal mafia migas.

“Yang dibutuhkan adalah langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola migas ini. Kita masih memiliki potensi untuk itu. Karenanya pemerintah harus all out. Kalau Pemerintah berwacana terus, sampai kapan kilang-kilang pengolahan minyak kita beroperasi serta lifting kita kembali meningkat, minimal 1 juta barel per hari,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here