Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Jakarta, Petrominer – Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) petambangan terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor tambang dinilai masih sangat kecil dibandingkan kontribusi badan usaha swasta. Untuk itu, Pemerintah perlu mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan agar kontribusinya semakin meningkat di masa-masa yang akan datang.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN Pertambangan itu pada pendapatan negara. Dia menilai rendahnya kontribusi perusahaan pertambangan negara itu disebabkan oleh rendahnya kinerja investasi yang dialokasikan.

“Pemerintah perlu membina dan mendorong peran dan kinerja BUMN Pertambangan tersebut agar memiliki kinerja yang baik. Jangan malah termarjinalisasi seperti sekarang ini,” ujar Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (12/2).

Dalam RDP itu, jelasnya, Dirjen Minerba Gatot Ariyono melaporkan bahwa anggaran investasi BUMN sektor minerba hanya sebesar US$ 194 juta atau sekitar 2 persen dari total anggaran investasi minerba nasional. Sementara realisasi dari alokasi anggaran itu pun terbilang rendah, yaitu hanya 23 persen dari target.

“Angka-angkanya masih sangat kecil. Saya melihat Pemerintah harus lebih intensif memberi perhatian pada BUMN pertambangan ini jika kelak ingin diandalkan sebagai operator pengelolaan minerba nasional,” ujar anggota Badan Legislatif DPR ini.

Menurut anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), kebijakan penguatan BUMN pertambangan sangat penting untuk dicantumkan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang Minerba yang saat ini baru mulai dibahas di DPR.

“Pemerintah harus membuat kebijakan yang memungkinkan perusahaan pertambangan milik negara ini berkembang. Jika tidak maka kondisinya akan begini saja. Terus termarjinalkan,” tegas Mulyanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here